GELORA.CO - Mabes Polri mengembangkan penanganan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki kasus dugaan makar berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap hal itu saat berbicara di Komisi III DPR pada Kamis (12/11).
Dia menyatakan bahwa selain penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri telah menerbitkan laporan polisi atas dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
”Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau ada tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” terang Suyudi.
Saat ini, lanjut Suyudi, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Semua perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
”Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” imbuhnya.
Untuk mendalami dugaan tersebut, Suyudi memastikan bahwa penyelidikan saat ini fokus pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan.
Juga pemeriksaan personel yang diduga mengetahui tindakan pelanggaran hukum tersebut, serta pendalaman tugas dan tindakan itu.
Sejauh ini, Polri sudah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses.
Yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Satu per satu di antara para jenderal itu juga diproses etik, bahkan Ahrie Sonta kini sudah dipecat dari kepolisian.
Pada Selasa (10/11), Polri melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dengan terduga pelanggar Ahrie Sonta.
Ahrie diputus melanggar aturan dan diberi sanksi pemecatan secara tidak hormat atau PTDH dari Polri, namun ia mengajukan banding
Sumber: jawapos