Banner Horizontal1045 × 250
Banner Vertikal100% × 320
Banner Kanan160 × 600
Banner Kiri160 × 600

Perang Politik Prabowo-Jokowi

Gelora News

Oleh: Lukas Luwarso

Mao Zedong dalam On Protracted War (1938) bilang: “Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed” (politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah). Politik adalah bagaimana meraih kekuasaan, pengaruh, sumber daya, dan legitimasi. Dalam politik, senjata yang digunakan bukan bedil dan meriam, melainkan koalisi, institusi, hukum, dan opini publik.

Relasi Prabowo-Jokowi adalah dua kekuatan politik yang pernah bersekutu, tetapi kini perang kepentingan. Mundurnya Gibran dari kursi wapres dan soal penyadapan adalah babak penting dalam “perang” ini. Sun Tzu dalam The Art of War, mengemukakan: “Seni perang tertingg adalah menundukkan lawan tanpa harus bertempur”. Dalam politik, kemenangan tidak selalu diperoleh dengan menghancurkan lawan secara terbuka. Cukup dengan mengubah keseimbangan kekuatan, memutus jalur pengaruh, menggeser loyalitas, atau membuat lawan kehilangan relevansinya.

Prabowo tidak harus berkonfrontasi terbuka dengan Jokowi untuk menaklukkan. Sebaliknya, Jokowi juga tidak harus menyatakan permusuhan kepada Prabowo untuk mempertahankan pengaruhnya. Keduanya bisa tetap tersenyum di depan kamera dan publik, sementara kepentingan syahwat politik masing-masing bertabrakan.

Relasi Prabowo-Jokowi sejak awal adalah perkawinan kepentingan (marriage of convenience). Jokowi membutuhkan Prabowo untuk keberlanjutan pengaruh politiknya. Prabowo memerlukan Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Dalam perkawinan politik transaksi ini, kesetiaan hanya sejauh kesamaan kepentingan. Masalah muncul ketika kepentingan mulai berseberangan. Prabowo ingin lepas dari kendali Jokowi yang mulai membangun kekuatan sendiri melalui PSI.

Dalam perspektif Sun Tzu, salah satu strategi penting adalah “serang strategi lawan”. Gibran adalah strategi Jokowi agar terus punya pengaruh politik. Sebagai instrumen kesinambungan pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo. Namun, Gibran juga adalah titik rentan kekuatan Jokowi. Ia didudukkan mendampingi Prabowo, tapi alih-alih menambah kekuatan bargaining, justru memperlemah Jokowi. Apakah tersingkirnya Gibran bagian operasi politik Prabowo untuk menjatuhkan Jokowi? Gibran bukan sekadar seorang wapres, ia juga simbol keberlanjutan politik dinasti Jokowi. Pasti ada yang lebih substantif dari sekadar urusan administratif ijazah SMA yang membelit Gibran, yang membuatnya terpaksa mundur.

Sun Tzu mengajarkan: “Kenali lawan dan kenali diri sendiri”. Dalam perseteruan Prabowo-Jokowi, keduanya memiliki sumber daya yang berbeda. Prabowo memiliki kekuasaan formal sebagai presiden, aparat pemerintahan, dan kepemimpinan Gerindra. Jokowi memiliki jaringan politik, relawan, loyalis, pengaruh personal. Jokowi yang sudah meninggalkan Istana belum tentu kehilangan seluruh pengaruhnya. Sebaliknya, Prabowo yang sedang menduduki Istana belum tentu sepenuhnya mengendalikan aparat. Terbongkarnya skandal penyadapan adalah bukti. Pertarungan sesungguhnya adalah siapa yang mampu mengonsolidasikan sumber daya dan menentukan permainan.

Prinsip Sun Tzu untuk memberikan jalan keluar bagi lawan agar tidak terdesak untuk bertempur habis-habisan diterapkan Prabowo. Prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai memberi ruang kompromi. Pengunduran diri Gibran adalah cara menghindari pertarungan konstitusional terbuka yang berpotensi memperuncing konflik politik. Prabowo dapat menjaga stabilitas pemerintahannya, sementara Jokowi tidak harus berhadapan langsung dengan Presiden sebagai konflik terbuka. Pernyataan Jokowi yang “mendukung” pemerintahan Prabowo jika pro-rakyat dapat dibaca dalam kerangka menjaga kompromi politik ini.

Sun Tzu mengajarkan bagaimana perang dimainkan: menguasai momentum, membaca kelemahan, mengubah aliansi, dan menundukkan lawan tanpa konfrontasi terbuka. Dalam pertarungan Prabowo-Jokowi, belum bisa dipastikan siapa yang menang, siapa yang kalah, atau apakah keduanya sedang berupaya mencapai kompromi baru. Mundurnya Gibran belum tentu mengakhiri pengaruh Jokowi, sebagaimana bertahannya Prabowo di Istana belum tentu sebuah kemenangan. Kini ia sedang galau untuk memilih siapa yang akan mendampinginya sebagai Wapres, sejumlah parpol sepertinya tidak tertarik.

Konfigurasi politik sedang berubah. Ada satu prinsip yang harus dipahami Prabowo dan Jokowi, duo-mantan-hopeng ini, dalam urusan politik. Negara bukan medan perang politik milik elite. Rakyat bukan pasukan yang boleh dikorbankan, konstitusi bukan senjata, dan jabatan publik bukan warisan keluarga. Dalam negara demokrasi, tidak seorang pun boleh mengubah konstitusi, hukum, aturan, dan aparat megara sekedar menjadi alat untuk memenangkan perang kekuasaan.

Sebaiknya jangan terlalu harfiah memahami ungkapan Mao Zedong, “politik adalah perang tanpa pertumpahan darah”. Karena sejarah Indonesia mengajarkan, politik bisa menjadi ajang pertumpahan darah, seperti di tahun 1965 dan 1998.

17 November 2026.

Bagaimana tanggapan Anda?

Berita TerkiniLihat semua

Banner Tengah ArtikelResponsif

Koleksi Berita

Cari

Menu

Trending