GELORA.CO - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Salah satu hal yang menjadi pembahasan Panitia Ad Hoc MPR adalah mengantisipasi kemungkinan salah satu dari dua calon Wapres yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto mendadak menyatakan tidak bersedia.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan mekanisme pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti.
“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menyepakati Dua Hal
Ia menjelaskan, rapat perdana Panitia Ad Hoc telah menyepakati dua hal yang akan menjadi hasil akhir pembahasan.
Pertama, rancangan Ketetapan (Tap) MPR RI tentang pengangkatan calon menjadi Wapres RI.
Kedua, rancangan mekanisme pemilihan dan pelantikan Wapres, termasuk hal-hal teknis yang belum diatur secara terperinci dalam ketentuan perundang-undangan.
Ia mencontohkan, Panitia Ad Hoc juga akan membahas bentuk surat suara yang digunakan dalam pemilihan, apakah dengan cara dicoblos, dicontreng, ditandatangani, atau menggunakan cap jempol.
“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” ujarnya.
Ditarget Rampung Satu Hari Sebelum Paripurna MPR
Bambang menyebut, pembahasan tersebut ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum rapat paripurna MPR pada 9 Desember 2026.
Dengan demikian, seluruh rancangan dan mekanisme yang diperlukan harus sudah disiapkan pada 8 Desember 2026.
Menurut dia, pembahasan akan dilakukan secara maraton mengingat proses pengisian jabatan Wapres merupakan peristiwa yang langka dan membutuhkan kajian mendalam.
“Ini terus terang karena peristiwa ini adalah peristiwa langka yang perlu juga melakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, mungkin konstitusi,” jelas Bambang.
Sebelumnya, MPR RI membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan pembentukan panitia ad hoc tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR.
Panitia tersebut akan diisi dua orang wakil ketua dan 36 anggota yang berasal dari fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Bentuk Tim Verifikasi
Selain panitia ad hoc, MPR juga membentuk tim verifikasi untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wapres.
Muzani menyebut, tim tersebut akan dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi dipercayakan kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman.
“Dan tim verifikasi, koordinatornya Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan,” ucap Muzani.
Ia menjelaskan, pembentukan perangkat tersebut diperlukan karena proses pengisian jabatan Wapres melalui MPR menjadi pengalaman baru dalam praktik ketatanegaraan sejak era reformasi.
Menurut dia, mekanisme tersebut membutuhkan penyesuaian serta persiapan yang lebih matang agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik.
