GELORA.CO - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta KPK segera mengusut pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad. Dia menyebut pengadaan senilai Rp14,69 miliar itu bukan sekadar polemik endorsement, tetapi sudah mengarah pada dugaan tindak pidana, terutama terkait konflik kepentingan.
Saut menilai persoalan ini tidak bisa dianggap selesai hanya karena uang atau nilai kontrak dikembalikan. Jika dalam proses pengadaan ditemukan konflik kepentingan, dugaan pelanggaran pidananya tetap harus ditelusuri.
"Iya, ini bukan peristiwa cancel culture. Ini peristiwa pidana. Peristiwa pidana sudah terjadi," kata Saut dalam tayangan video yang dilihat Monitorindonesia.com, Jumat (20/11/2026).
Dia menyoroti posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Menurut Saut, jabatan tersebut semestinya membuat Raffi memahami batasan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, terlebih ketika perusahaan yang dikaitkan dengannya mendapat pekerjaan dari kementerian.
"Kalau dia mengerti tugasnya sebagai utusan khusus presiden untuk kemudian pembinaan generasi muda, kan dia harus paham. Apalagi itu sampai Rp15 miliar," ujarnya.
Saut juga mempertanyakan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pekerjaan tersebut. Dia menilai proses pengadaan dan potensi benturan kepentingan harus menjadi perhatian serius.
Pengembalian uang, menurut dia, tidak otomatis menghapus persoalan hukum yang mungkin muncul dari proses pengadaan.
"Kalau uang itu dikembalikan, itu bukan kemudian selesai begitu saja. Karena peristiwa pidananya sudah terjadi, ada konflik kepentingan di sana," jelas Saut.
Dia pun meminta KPK tidak berlama-lama menunggu untuk menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Laporan dan temuan organisasi antikorupsi tersebut, menurut Saut, sudah semestinya menjadi bahan bagi KPK untuk melakukan penelusuran.
"KPK jangan menunggu-nunggu lagi. KPK itu sudah harusnya menerima laporan. Laporan ICW itu kan laporan masyarakat. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi untuk kemudian memprosesnya," tegasnya.
Saut mengaitkan desakannya itu dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta aparat mengejar pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan.
"Supaya kemudian kita membantu presidennya. Kan presiden sudah bilang nih kejar sampai ke Antartika, ini ngejarnya ke mana nih," ucapnya.
Saat ditanya apakah temuan ICW cukup menjadi dasar bagi KPK untuk mulai bergerak, Saut mengiyakan. Dia menilai ICW memiliki kapasitas dalam melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan tersebut.
"Oh iya, ICW itu kan lebih profesional," katanya.
Belanja Influencer
Temuan ICW memperlihatkan pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia tidak hanya berlangsung di satu kementerian. Ada delapan paket pekerjaan dengan total nilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar yang berasal dari dua instansi pemerintah.
Dari jumlah tersebut, lima paket senilai sekitar Rp3,9 miliar berasal dari Museum dan Cagar Budaya, unit di lingkungan Kemendikbudristek, pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
Pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek mencakup jasa kehadiran dalam acara senilai Rp2,52 miliar, publikasi melalui Instagram Story sekitar Rp575,65 juta, YouTube RANS Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, serta TikTok Rp144,42 juta.
Adapun di KKP, terdapat tiga paket pekerjaan. Masing-masing berupa influencer engagement senilai sekitar Rp3,59 miliar pada 2025, promosi pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar pada tahun yang sama, serta publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
ICW menyoroti belanja promosi tersebut, terutama dari sisi efisiensi anggaran dan potensi konflik kepentingan. Organisasi itu juga mempertanyakan kebutuhan penggunaan jasa influencer dengan nilai mencapai miliaran rupiah, sementara kementerian memiliki perangkat kehumasan sendiri.
Dalam penelusurannya, ICW mengaitkan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad melalui struktur kepemilikan perusahaan. Raffi tercatat memiliki saham secara langsung sekaligus menjabat sebagai komisaris.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan ICW meminta pemerintah membuka penjelasan mengenai proses pengadaan dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan.
Di tengah sorotan itu, Saut meminta KPK tidak berhenti pada polemik pengembalian anggaran. Menurut dia, yang harus diperiksa adalah bagaimana pengadaan berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, serta apakah terdapat konflik kepentingan dalam prosesnya.
Sumber: monitorIndonesia
