GELORA.CO - — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didesak mengusut aliran uang setoran mingguan sebesar Rp40 juta kepada sosok berkode "RAMA".
Sosok misterius itu, muncul dalam surat dakwaan perkara dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) dan gratifikasi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.
Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI), Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, meminta KPK tidak berhenti pada pihak-pihak yang diduga mengumpulkan dan menyalurkan uang.
Sosok yang disebut sebagai penerima aliran dana juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat di level pimpinan kementerian.
Menurutnya, penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga menerima uang dimungkinkan sepanjang penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.
"Apabila dalam proses penyidikan dan persidangan ditemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup yang menunjukkan seseorang benar-benar menerima, mengetahui, atau turut serta dalam penerimaan uang hasil tindak pidana korupsi, maka secara hukum orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," kata Pitra kepada Monitorindonesia.com Kamis (19/11/2026).
Namun, Pitra mengingatkan penyidik harus membedakan antara nama yang sekadar disebut dalam dakwaan, pihak yang dialokasikan uang, dan orang yang benar-benar menerima serta menikmati uang tersebut.
"Ketiganya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," ujarnya.
Ia meminta, KPK harus mengusut tuntas dugaan perintah pemberian uang kepada sosok berkode RAMA, termasuk memastikan apakah setoran Rp40 juta setiap pekan benar-benar diserahkan dan siapa pihak yang menerima.
Penyidik juga diminta menelusuri bukti transaksi, komunikasi, keterangan saksi, serta pengetahuan penerima mengenai asal-usul uang yang diduga berasal dari pungutan tidak resmi.
"Jangan sampai seseorang yang diduga menerima aliran dana justru tidak tersentuh hukum hanya karena memiliki jabatan tinggi," tandasnya.
Meski demikian, Pitra menekankan penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada tekanan opini publik, melainkan harus bertumpu pada kecukupan alat bukti.
Desakan tersebut mencuat setelah JPU KPK mengungkap mekanisme pengumpulan uang tidak resmi dari layanan pengurusan dokumen keimigrasian dalam surat dakwaan perkara yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa sekitar Oktober-November 2024, setelah Silmy dilantik sebagai Wamen Imipas, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi ke ruangannya.
Dalam pertemuan itu, Jaya disebut menyampaikan adanya permintaan dari pimpinan yang harus dipenuhi melalui pengumpulan uang tidak resmi atau disebut uang klik dan uang loket.
Jaya juga disebut meminta bawahannya mencari sebanyak-banyaknya uang dari biro jasa yang mengurus alih status keimigrasian. Uang tersebut kemudian dialokasikan untuk sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imipas sebelum disetorkan kepada pimpinan.
"Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober-November 2024 atau setelah Terdakwa dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, JAYA SAPUTRA memanggil TESSAR BAYU SETYAJI dan JUNIADI SRI PAMBUDI di ruangannya dan menyampaikan adanya permintaan dari pimpinan yang harus dipenuhi dari penerimaan dan pengumpulan uang-uang tidak resmi atau uang loket," demikian uraian jaksa dalam surat dakwaan.
Jaksa juga memaparkan pembagian uang untuk sejumlah pejabat, termasuk alokasi Rp40 juta setiap pekan bagi sosok berkode "RAMA" yang disebut sebagai menteri.
Penyebutan kode tersebut menjadi salah satu poin yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait siapa penerima sebenarnya dan apakah aliran uang tersebut benar-benar sampai kepada pihak yang dimaksud.
Di sisi lain, Agus telah membantah menerima uang sebagaimana dugaan yang mencuat dalam perkara tersebut.
"Saya sih enggak pernah merasa terima. Tanyakan diserahkan kapan, di mana, komunikasi ada enggak? Perintah ada enggak?" kata Agus beberapa waktu lalu.
Agus juga mengklaim telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat praktik korupsi sejak kementerian tersebut berdiri.
"Sejak awal kementerian berdiri sudah ada kasus RPTKA di KPK, kemudian menyusul kasus Wamenaker. Selalu saya ingatkan ini terkait dengan Imipas, pasti ada lidik dengan dua kejadian itu. Masa saya ingatkan setiap anev (analisis dan evaluasi) masih sebodoh itu ikut mainan," ujarnya.
Kini, pembuktian mengenai dugaan setoran Rp40 juta setiap pekan kepada sosok berkode RAMA menjadi salah satu hal yang perlu didalami KPK.
Kepastian penerimaan, identitas penerima, serta keterlibatan pihak yang disebut dalam mekanisme pembagian uang harus diuji melalui alat bukti yang sah.
Sumber: monitorIndonesia
