GELORA.CO -Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik keras terhadap fenomena cancel culture yang menerpa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, yang digelar Polda Metro Jaya.
Menurut Habib Syakur, polemik tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh figur publik, terutama mereka yang kini berada di lingkaran pemerintahan, agar tidak sembarangan mengambil sikap maupun terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbenturan dengan akal sehat dan sensitivitas masyarakat.
Ia menilai, seorang figur publik tidak boleh hanya menghitung keuntungan popularitas ketika memutuskan untuk tampil dalam suatu kegiatan. Ada tanggung jawab moral dan persepsi publik yang harus dipertimbangkan, terlebih ketika figur tersebut memiliki pengaruh besar dan basis penggemar yang luas.
“Jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh dan tidak punya ingatan. Publik punya penilaian, punya nurani, dan punya batas toleransi. Ketika seorang figur publik mengambil langkah yang dianggap menabrak akal sehat masyarakat, jangan kaget kalau kepercayaan publik bisa berbalik menjadi penolakan,” tegas Habib Syakur, Minggu (1/11/2026).
Ia juga menyoroti konsekuensi ekonomi yang berpotensi mengikuti polemik tersebut. Menurutnya, dampak cancel culture tidak selalu berhenti pada hujatan di media sosial, tetapi bisa merembet ke reputasi, kerja sama komersial, hingga bisnis yang berkaitan dengan figur bersangkutan.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik keras terhadap fenomena cancel culture yang menerpa Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad setelah kehadirannya dalam acara Deklarasi Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, yang digelar Polda Metro Jaya.
Menurut Habib Syakur, polemik tersebut harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh figur publik, terutama mereka yang kini berada di lingkaran pemerintahan, agar tidak sembarangan mengambil sikap maupun terlibat dalam kegiatan yang berpotensi berbenturan dengan akal sehat dan sensitivitas masyarakat.
Ia menilai, seorang figur publik tidak boleh hanya menghitung keuntungan popularitas ketika memutuskan untuk tampil dalam suatu kegiatan. Ada tanggung jawab moral dan persepsi publik yang harus dipertimbangkan, terlebih ketika figur tersebut memiliki pengaruh besar dan basis penggemar yang luas.
“Jangan pernah menganggap masyarakat itu bodoh dan tidak punya ingatan. Publik punya penilaian, punya nurani, dan punya batas toleransi. Ketika seorang figur publik mengambil langkah yang dianggap menabrak akal sehat masyarakat, jangan kaget kalau kepercayaan publik bisa berbalik menjadi penolakan,” tegas Habib Syakur, Minggu (1/11/2026).
Ia juga menyoroti konsekuensi ekonomi yang berpotensi mengikuti polemik tersebut. Menurutnya, dampak cancel culture tidak selalu berhenti pada hujatan di media sosial, tetapi bisa merembet ke reputasi, kerja sama komersial, hingga bisnis yang berkaitan dengan figur bersangkutan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah RANS Carnival di Yogyakarta yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad. Sepinya aktivitas panggung maupun pengunjung di tengah polemik tersebut menjadi gambaran bagaimana kontroversi personal seorang figur publik berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan bisnisnya.
“Ini pelajaran mahal. Jangan sampai seseorang merasa dirinya terlalu populer, terlalu kuat, atau terlalu dekat dengan kekuasaan sehingga menganggap kritik masyarakat sebagai angin lalu. Popularitas itu bukan cek kosong yang membuat seseorang bebas melakukan apa saja tanpa konsekuensi,” ujarnya.
Habib Syakur mengingatkan, figur publik yang memiliki bisnis, komunitas, maupun ekosistem usaha harus memahami bahwa reputasi merupakan aset yang sangat berharga. Sekali kepercayaan masyarakat terganggu, dampaknya bisa menjalar kepada banyak pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam kontroversi.
Bahkan, menurutnya, pihak yang berpotensi ikut merasakan imbasnya bukan hanya pemilik usaha, melainkan pekerja, pelaku UMKM, penyedia jasa, hingga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut.
“Yang harus dipahami, ketika seorang figur publik membuat keputusan yang kontroversial, bukan hanya dirinya yang berpotensi menerima akibat. Ada pekerja, ada pelaku usaha kecil, ada orang-orang yang mencari nafkah dari kegiatan ekonomi di sekitarnya. Karena itu, jangan bermain-main dengan kepercayaan publik,” tandasnya.
Pejabat Pemerintahan Jangan Merasa Kebal Kritik
Lebih jauh, Habib Syakur meminta agar fenomena tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para pejabat pemerintahan dan tokoh yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Menurutnya, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh membuat seseorang kehilangan kepekaan terhadap aspirasi dan perasaan masyarakat. Justru semakin tinggi posisi seseorang dalam ruang publik, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilakunya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki standar kepatutan tersendiri dalam menilai tindakan para figur publik. Sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh kalangan elite belum tentu dapat diterima oleh masyarakat luas.
Sumber: Holopis