Banner Horizontal1045 × 250
Banner Vertikal100% × 320
Banner Kanan160 × 600
Banner Kiri160 × 600

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Diduga Jadi Posko Makar

Gelora News

GELORA.CO
– Bareskrim Polri menggeledah rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang menyeret jenderal bintang dua itu.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono membenarkan penggeledahan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (18/11).

Dia menyebut, rumah tersebut diduga digunakan Eko sebagai posko untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar," kata Susatyo.

Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan penyidik. Informasi lebih lengkap, kata dia, akan disampaikan melalui konferensi pers resmi Bareskrim Polri.

"Akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.

Penggeledahan tersebut berlangsung bersamaan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Eko yang berstatus sebagai terduga pelanggar.

Dalam sidang tersebut, Eko dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan itu berkaitan dengan pelanggaran etik dalam kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, putusan sidang KKEP terdiri atas dua jenis sanksi.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.

"Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam

Sidang etik terhadap Eko berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo.

Setelah majelis membacakan putusan, Eko menyatakan mengajukan banding.

"Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding," ujar Trunoyudo.

Sesuai ketentuan yang berlaku, majelis KKEP telah menerima pengajuan banding tersebut. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memeriksa kembali perkara Eko.

Trunoyudo memastikan hasil sidang banding nantinya juga akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Sebelumnya, Polri telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam perkara dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Selain Ahrie dan Eko, Polri juga menjadwalkan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.

Sementara itu, tersangka lainnya, Irjen Slamet Uliandi, belum dapat menjalani persidangan karena masih dalam kondisi sakit. (*)

Bagaimana tanggapan Anda?

Berita TerkiniLihat semua

Banner Tengah ArtikelResponsif

Koleksi Berita

Cari

Menu

Trending