Banner Kanan160 × 600
Banner Kiri160 × 600

Aktivis 98: Pengesahan UU Perampasan Aset 'Kemenangan Palsu' untuk Rakyat İndonesia

Gelora News

GELORA.CO
- Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis (19/11/2026) menuai sorotan kritis. Meski disambut antusias sebagai penantian panjang selama 18 tahun, substansi regulasi tersebut dinilai justru melemahkan upaya perampasan aset koruptor.

Pengesahan undang-undang tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan maupun penolakan.

Langkah cepat DPR mengesahkan beleid ini terjadi menyusul desakan publik, termasuk aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPR. Aksi tersebut sempat menghasilkan komitmen tertulis dari pimpinan DPR—Sufmi Ahmad Dasco, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal—untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Namun, menurut aktivis 98 Ivan Panusunan menyebut UU Perampasan Aset sebagai kemenangan palsu untuk rakyat, percepatan pengesahan ini dinilai hanya mengejar tenggat waktu politis tanpa menjaga kualitas substansi pasal di dalamnya. Terdapat tiga poin krusial dalam undang-undang tersebut yang disoroti karena dianggap melumpuhkan efektivitas pemberantasan korupsi.

1. Penghapusan Pasal Kekayaan Tidak Wajar (Illicit Enrichment)


Dalam draf versi pemerintah tahun 2023, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan dari penghasilan sah (illicit enrichment) sempat tercantum, sejalan dengan rekomendasi Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Namun, dalam UU yang baru disahkan, ketentuan ini ditiadakan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengonfirmasi tidak dimasukkannya pasal tersebut dengan alasan menyangkut ranah hukum materiil—bukan hukum acara—serta mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiadaan pasal ini dinilai membuat mekanisme pembuktian terbalik terhadap harta mencurigakan penyelenggara negara tidak dapat berjalan, sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kehilangan daya paksa hukum apabila belum ditemukan perkara pidana pokoknya.

2. Perampasan Aset Dihentikan Jika Terdakwa Divonis Bebas


Sorotan kedua tertuju pada Pasal 9 ayat (3) dan (5). Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila seorang buronan tertangkap saat permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture) sedang berlangsung, pemeriksaan aset akan dihentikan untuk mendahulukan proses pidana. Jika dalam persidangan pidana terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, proses perampasan asetnya ikut dihentikan.

Skema ini dinilai menyimpang dari prinsip dasar gugatan in rem (gugatan terhadap aset/barang, bukan individu). Dengan menggantungkan nasib aset pada putusan pidana pelakunya, aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan berpotensi selamat apabila terdakwa berhasil lolos dari jerat pidana.

3. Penerapan Asas Tidak Berlaku Surut


Poin ketiga berkaitan dengan Pasal 72 yang menegaskan bahwa ketentuan perampasan aset hanya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini resmi diberlakukan (non-retroaktif).

Penerapan penuh asas non-retroaktif dalam perampasan aset berimplikasi pada tidak dapat dijangkaunya aset-aset dari kasus mega-korupsi yang terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Akibatnya, upaya pemulihan kerugian negara dari perkara-perkara korupsi besar di masa lalu tetap bergantung pada instrumen hukum lama.

Melalui berbagai catatan tersebut, pengesahan UU Perampasan Aset dinilai masih menyisakan celah hukum yang signifikan dan jauh dari harapan masyarakat dalam memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi secara efektif.

Bagaimana tanggapan Anda?

Berita TerkiniLihat semua

Banner Tengah ArtikelResponsif

Koleksi Berita

Cari

Menu

Trending