GELORA.CO - Momen dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada hari ini 20 Oktober 2026 menjadi sorotan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana.
Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil keputusan strategis demi menyelamatkan konstitusi dan meredam ketegangan publik.
Denny menilai pemerintahan saat ini berada di masa-masa kritis yang dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari persoalan keabsahan syarat jabatan wakil presiden hingga persoalan penegakan hukum dan korupsi.
Dalam pernyataannya, Denny menggarisbawahi polemik syarat pendaftaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya tidak memenuhi ketentuan hukum.
Ia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan serta dugaan adanya pasal selundupan dalam Peraturan KPU mengenai batas usia calon.
Menurut Denny, penghormatan terhadap konstitusi harus diutamakan. Ia meminta Presiden Prabowo mengambil sikap tegas atas polemik ini agar tidak berlarut-larut menjadi beban ketatanegaraan.
"Presiden Prabowo terutama sebagai pemimpin republik harus segera mengambil keputusan strategis termasuk bagaimana menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gibran," dalam sebuah video yang berjudul "Dua Tahun Prabowo-Gibran, Gibran Mundur atau Prabowo yang Dimundurkan" di akun Youtube-nya, dikutip Selasa (20/10).
Selain isu kepemimpinan nasional, Denny menyoroti pentingnya langkah riil dalam agenda pemberantasan korupsi.
Ia mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset (Asset Recovery) serta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan revisi UU KPK guna mengembalikan independensi lembaga antirasuah tersebut.
Ia juga mendesak Presiden Prabowo untuk membersihkan lingkungan internal kepresidenan dari oknum-oknum yang disinyalir memanfaatkan kekuasaan untuk praktik korupsi.
Denny menegaskan bahwa iklim ekonomi dan birokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika terus ditopang oleh praktik koneksi (nepotisme) dan korupsi yang merusak meritokrasi.
Denny mengingatkan bahwa sebuah rezim pemerintahan berpotensi jatuh akibat tiga faktor utama, yaitu krisis ekonomi, skandal publik termasuk korupsi, serta skandal pribadi.
Menghadapi masa-masa penentu sejarah ini, Denny mendesak jajaran pimpinan nasional untuk bertindak cepat, menegakkan etika bernegara, dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya demi mencegah terjadinya krisis kebangsaan yang lebih dalam.