GELORA.CO - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mempertanyakan sikap Gibran yang dinilai tidak merespons seruan moral dan etik terkait polemik pencalonannya sebagai wakil presiden.
Guntur bahkan melontarkan pertanyaan tajam mengenai rasa malu, agama, dan kewarasan Gibran. Menurut dia, seseorang yang masih memiliki kesadaran moral semestinya merespons kritik, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut konstitusi dan etika dalam kehidupan bernegara.
“Kami juga sebenarnya masih husnuzan. Husnuzan bahwa Gibran ini masih manusia yang beragama dan masih waras,” kata Guntur di Channel YouTube Sinkos Indonesia, Rabu (28/10/2026).
Ia kemudian mengaitkan kritik tersebut dengan ajaran agama mengenai pentingnya rasa malu sebagai bagian dari iman.
“Kalau beragama itu kan al-hayā’u minal iman. Malu itu bagian dari iman,” ujarnya.
Guntur menilai sikap diam terhadap kritik moral yang disampaikan berbagai kalangan menimbulkan pertanyaan mengenai kesediaan Gibran untuk melakukan evaluasi diri.
Menurut dia, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan etika pejabat publik. Jabatan wakil presiden, kata dia, semestinya disertai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi politik dan kepatuhan terhadap konstitusi.
Guntur juga menyoroti seruan moral dari kalangan akademisi. Ia menyebut sekitar 150 guru besar telah menyuarakan kritik terhadap persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.
Dalam pandangannya, kritik dari kalangan akademisi semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pejabat negara, bukan diabaikan tanpa penjelasan yang memadai.
“Ketika orang sudah kelihatan di pucuk, dia telanjang, diteriakin oleh 150 guru besar, kamu melanggar konstitusi, kamu enggak punya etika, kamu harus mundur,” ujar Guntur.
Selain menyoroti sikap Gibran, Guntur juga mempersoalkan keterangan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai proses penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19, khususnya Pasal 18 ayat (3).
Menurut Guntur, mantan Ketua KPU menyebut ketentuan tersebut merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan. Namun, ia mengklaim bahwa direktur jenderal dari kementerian terkait telah menyatakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pihaknya tidak mengajukan usulan tersebut.
Guntur menilai perbedaan keterangan itu perlu diperiksa secara serius karena menyangkut proses penyusunan aturan pemilu.
“Artinya dia sudah banyak sekali berbohong soal ini rekomendasi dari Kementerian, kemudian juga ini sudah diputuskan dalam RDP dan kita tahu bahwa itu tidak terjadi dalam RDP,” kata Guntur.
Ia menegaskan bahwa menurut pandangannya, persoalan tersebut harus dilawan bersama-sama.
Di luar polemik mengenai pencalonan Gibran, Guntur juga menilai keberadaan Jokowi dan putranya justru menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bagi kami malah Gibran dan Jokowi itu menjadi beban dalam pemerintahan Pak Prabowo,” tegasnya.