GELORA.CO - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah untuk menyelesaikan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk mencegah persoalan tersebut terus berkembang.
Fernando menilai polemik ijazah Gibran berpotensi memperlebar polarisasi politik apabila tidak segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan agar dinamika politik pascapemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak sampai mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo.
“Saya sangat berharap gejolak di wilayah Eropa seperti yang terjadi di Prancis, Spanyol, Italia dan beberapa negara lainnya tidak akan terjadi Indonesia walaupun beberapa pemicunya sudah mulai dirasakan,” tulis Fernando dalam pernyataannya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Fernando, kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dinamika pasar keuangan menjadi sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia menilai terdapat kesenjangan antara gambaran pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Ia juga menyoroti tekanan di pasar modal dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam tulisannya, Fernando menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh kisaran 4.900 dan nilai tukar rupiah berada di atas Rp18.000 per dolar AS.
Di tengah kondisi tersebut, Fernando menilai polemik ijazah Gibran berpotensi menambah ketegangan politik nasional.
Ia berpendapat, persoalan ijazah tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik kelompok tertentu. Fernando menuding ada pihak yang menggunakan isu konstitusi dan penegakan keadilan sebagai pembungkus kepentingan politik untuk menggoyang posisi Gibran sebagai wakil presiden.
“Skenario panjang sudah disiapkan, untuk menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden untuk kemudian dijadikan dasar hukum yang kuat mendiskualifikasi pasangan nomor urut dua pada pilpres 2024 yaitu Prabowo – Gibran melalui gugatan di MK kelak akan diajukan,” tulis Fernando.
Pandangan tersebut merupakan penilaian Fernando terhadap motif pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Gibran. Ia tidak merinci nama kelompok yang dimaksud maupun bukti yang mendasari dugaan adanya skenario politik tersebut.
Fernando kemudian meminta Prabowo turun tangan untuk mencegah polemik itu semakin meluas. Menurut dia, pembiaran terhadap persoalan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal antara kelompok yang mendukung dan menentang Gibran.
Ia menilai situasi itu dapat berdampak terhadap keberlangsungan pemerintahan apabila berkembang menjadi polarisasi yang lebih tajam di tengah masyarakat.
Usulkan Revisi UU Pemilu atau Perpu
Sebagai langkah penyelesaian, Fernando mengusulkan agar Prabowo meminta partai-partai politik pendukung pemerintah menginstruksikan kadernya di DPR RI untuk segera membahas revisi UU Pemilu.
Sumber: Holopis