GELORA.CO - Lebih dari 9.600 desa di Indonesia masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, persoalan ini menjadi pekerjaan besar pemerintah di tengah ambisi mendorong pemerataan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, desa memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi nasional. Terlebih, lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa. Namun, potensi tersebut masih dibayangi persoalan kemiskinan dan pembangunan yang belum tuntas.
“Karena jumlah desa ini 75.296, penduduk Indonesia itu lebih dari 70% berdiam di desa. Kemudian hampir semua potensi ada di desa, tapi sekaligus desa juga menyimpan juga banyak PR berat kita, di antaranya tentu kemiskinan dan lain-lain,” ujar Yandri dalam Agrifood Forum 2026, Senin (19/10/2026).
Menurut Yandri, membangun desa menjadi bagian dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Untuk itu, Kementerian Desa berupaya memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, Yandri mengklaim telah menjalin lebih dari 70 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) guna mendukung pembangunan desa.
“Kami sadar 75.000 desa itu sangat banyak, perlu melibatkan kolaborasi dan harus diintegrasi dengan kementerian lembaga,” kata dia.
Salah satu langkah yang didorong ialah memperbanyak desa ekspor. Saat ini, jumlahnya baru sekitar 454 desa dengan perputaran uang sekitar Rp1 triliun yang berasal langsung dari desa. Pemerintah menargetkan angka tersebut melonjak menjadi 5.000 desa.
Kementerian Desa akan menggandeng Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengejar target itu. Tantangannya, produk desa harus memenuhi standar ekspor, mulai dari kualitas dan kuantitas hingga kesinambungan pasokan.
Ia mencontohkan gula aren dari Desa Temon, Pacitan, yang telah menembus pasar Malaysia, Belanda, dan Australia. Sementara itu, ikan koki emas dari Pandeglang telah dipasarkan ke Kanada, Prancis, dan Inggris.
Yandri berharap pemasaran langsung dari desa ke negara tujuan dapat memangkas rantai distribusi dan mengurangi peran tengkulak. Dengan begitu, petani bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal. Yandri menyebut produk desa yang dikembangkan saat ini telah menjangkau 49 negara.
Meski begitu, ia menegaskan kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi lebih dahulu sebelum produk dijual ke pasar luar negeri. Pemerintah juga berencana mengembangkan komoditas unggulan sesuai potensi wilayah, seperti jahe, serai, dan bawang merah, untuk memenuhi permintaan pasar.
Selain ekspor, pemerintah mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) untuk menggerakkan ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok pangan.
Yandri membantah anggapan bahwa dana desa dipotong atau diambil pemerintah pusat. Ia menegaskan dana tersebut tetap kembali ke desa, salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan koperasi.
“Jadi kalau ada orang memelintir dana desa dipotong atau diambil oleh pusat, tidak. Kita pastikan itu kembali ke desa. Apa wujudnya? Koperasi Desa Merah Putih,” imbuhnya.
Yandri mengatakan, Kopdes dirancang memiliki gudang yang dapat dimanfaatkan bersama Perum Bulog, tempat penampungan hasil pertanian, serta gudang pupuk. Koperasi juga diharapkan menjadi penyalur barang bersubsidi sekaligus pembeli siaga (off-taker) bagi produk desa
Sumber: monitorIndonesia