GELORA.CO - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan paradigma yang digunakan pemerintah dalam merumuskan sejumlah kebijakan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ubedilah menilai kebijakan pemerintah semestinya memiliki landasan paradigma dan proses ilmiah yang jelas.
Dia pun mempertanyakan apakah program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih telah dirumuskan berdasarkan riset.
"Tadi Bung Rocky (Rocky Gerung) bilang bahwa beliau membela paradigma dari kekuasaan, saya berpikir apakah penguasa hari ini punya paradigma dalam membangun atau mengambil keputusan atau itu tafsirnya Bung Rocky bahwa ada paradigma di balik kebijakan MBG?" ujar Ubedilah dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Rocky Vs Everybody, Bicara Program Prioritas" di iNews, Selasa (22/9/2026).
Menurut dia, kebijakan pemerintah bisa saja tidak dibangun berdasarkan paradigma tertentu, melainkan kepentingan. Karena itu, dia mempertanyakan kepentingan yang berada di balik kebijakan MBG.
"Bisa jadi sesungguhnya mereka gak pakai paradigma untuk membuat kebijakan, karena basisnya bukan paradigma tapi dia berbasis pada interest, pada kepentingan. Ada kepentingan apa di balik kebijakan MBG, bukan ada paradigma apa di balik kebijakan MBG? Dua pertanyaan itu berbeda. Kita lihat tafsirnya Bung Rocky apa tentang paradigma itu," katanya.
Ubedilah menjelaskan paradigma menjadi dasar dalam menentukan kerangka berpikir sebelum melahirkan kebijakan. Kerangka tersebut kemudian diturunkan melalui metodologi hingga proses epistemologi dalam menghasilkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
"Turunan dari basis paradigma itu kan nanti melahirkan metodologi, bagaimana kebijakan itu dibuat melalui metodologi yang saintifik. Nanti proses kepada lebih dalamnya saya kira Bung Rocky paham betul, itu namanya epistemologi. Proses epistemik yang kemudian melahirkan temuan-temuan baru dalam proses ilmu pengetahuan," tuturnya.
Dia menambahkan paradigma digunakan untuk melihat kerangka berpikir yang melandasi lahirnya kebijakan. Namun, Ubedilah menilai belum melihat kerangka berpikir yang kokoh di balik sejumlah kebijakan pemerintah.
"Paradigma dipakai untuk melihat kerangka berpikirnya, ada kerangka berpikir apa sih yang kemudian melahirkan kebijakan itu? Saya sampai hari ini melihat yang ada itu adalah gado-gado kerangka berpikir, bukan paradigma yang kokoh untuk mengagendakan kerja-kerja yang Bung Rocky sebut sebagai sosialisme," ujarnya.
Ubedilah kemudian mencontohkan adanya kebijakan yang menurutnya memberi ruang bagi praktik kapitalisme. Dia menyebut kebijakan negara yang memberikan ruang bagi pelaku usaha, termasuk kebijakan keringanan pajak.
"Misalnya di satu sisi memberi ruang pada praktik kapitalisme, ya kebijakan-kebijakan negara yang memberikan ruang merdeka bagi para pebisnis dan lain-lain. Pasarnya kan kapitalisme, kan itu yang terjadi," katanya.
"Bahkan misalnya memberikan keringanan pajak dan lain-lain kepada pebisnis, bahkan Prabowo bagian dari kabinet sebelumnya yang memberikan ruang tax amnesty, itu kan langkah yang memberi ruang pada para kapitalis untuk bekerja mencari keuntungan di balik praktik ekonomi yang mereka jalankan," lanjutnya.
Di sisi lain, menurut Ubedilah, pemerintah menjalankan sejumlah program yang disebutnya memiliki karakter berbeda, seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan bantuan langsung tunai (BLT).
"Di sisi lain membumbui dengan program MBG, program koperasi, bantuan langsung tunai, dan lain-lain," ucapnya.
Ubedilah menegaskan kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia pun mempertanyakan basis riset di balik sejumlah program pemerintah.
"Kemudian proses saintifik membuat kebijakan itu, saya meyakini negara akan maju ketika public policy itu berbasis ilmu pengetahuan. From knowledge to policy. Pertanyaan saya adalah atau mungkin kegelisahan saya adalah, apakah kebijakan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu berbasis riset?" pungkasnya
Sumber: inews