GELORA.CO - Kedutaan Besar Rusia di Indonesia angkat bicara terkait kabar delapan warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran Moskow.
Lewat keterangan yang diterima Republika, Kedubes Rusia menilai pernyataan yang baru-baru ini disebarluaskan oleh Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta—yang mengklaim bahwa setidaknya delapan warga negara Indonesia yang mengunjungi Rusia diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia—merupakan kampanye disinformasi. "Kampanye didorong oleh propaganda," tulis Kedubes Rusia, Rabu.
Menurut kedubes Rusia, salinan e-visa dan kartu migrasi yang diterbitkan untuk tujuan wisata, yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Ukraina tersebut, sama sekali bukan merupakan bukti adanya keterlibatan dalam dinas militer.
Di sisi lain, kata Kedubes, Ukraina sendiri secara aktif merekrut tentara bayaran asing ke dalam jajaran formasi militernya. Hal ini disebabkan oleh kerugian besar yang mereka alami di medan perang, dengan lebih dari 700 ribu orang tewas dan 1 juta orang terluka.
Kementerian Pertahanan Ukraina telah menyatakan bahwa, dalam jangka panjang, angkatan daratnya harus terdiri dari 30–50% warga asing.
Kiev disebut Rusia telah menggunakan metode yang menyesatkan serta memanfaatkan misi diplomatik dan organisasi afiliasi di luar negeri untuk merekrut mereka.
"Saat ini, puluhan ribu warga negara dari berbagai negara lain sedang bertugas di angkatan darat Ukraina. Ribuan orang telah tewas, termasuk di antaranya warga negara Indonesia," ujar Kedubes Rusia.
Menurut Rusia, tuduhan Kedutaan Besar Ukraina mengenai kepatuhan Kiev terhadap hukum humaniter internasional dan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang sangatlah sinis.
Sebagian besar tawanan perang yang kembali dari Ukraina sebagai bagian dari pertukaran tahanan melaporkan adanya penyiksaan, penganiayaan, dan perlakuan kejam selama masa penahanan mereka.
"Jelas sekali bahwa kampanye disinformasi anti-Rusia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Ukraina tersebut sengaja diatur waktunya bertepatan dengan partisipasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum (Forum Ekonomi Timur) ke-11 di Vladivostok, dengan tujuan merusak hubungan antara Rusia dan Indonesia," tulis Kedubes Rusia.
Pemerintah sedang melakukan verifikasi atas informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disebut oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan informasi tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh, baik mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan maupun bentuk keterlibatan masing-masing WNI. “Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati,” kata Yusril seperti dalam rilis yang disampaikan kepada Republika, Rabu (2/8/2026).
Pemerintah tak bisa langsung mengambil kesimpulan atas informasi dari Ukraina tersebut sebelum seluruh proses verifikasi fakta terpenuhi.
“Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa yang ditawarkan kepada mereka, dan apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia,”kata Yusril.
Dinas Ukraina, FISU sebelumnya mengungkap telah sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.
Delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut di antaranya Yuda Putra Pratama kelahiran Agustus 1997, Haryanto Dwi Kencana (1983), Erwanda (1988), Ngangun Hudri Fadli (1978), Muhammad Syaripudin (1994), M Hadi Maulana (1987), Wahyu Oktavian Iskandar (1985), dan Helmi Nuraha Hakim (1983).
Menurut laporan FISU itu, para WNI tersebut diduga direkrut awalnya dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, tugas nontempur, dan percepatan memperoleh hak kewarganegaraan Rusia serta berbagai tunjangan sosial lainnya. FISU menyebutkan para perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke kedinasan militer.