GELORA.CO - Rencana pemerintah memperbarui buku pelajaran SD hingga SMA mulai mendapat sorotan dari sisi pengadaan dan potensi anggarannya. Perhatian semakin besar setelah PT Kertas Nusantara, perusahaan yang selama ini dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan kembali menjalankan aktivitas sejak Mei 2026 setelah sekitar 15 tahun tidak beroperasi.
Kembalinya aktivitas perusahaan tersebut terjadi berdekatan dengan dorongan Prabowo agar buku pelajaran nasional diperbaiki, baik dari sisi desain maupun kualitas fisiknya.
Prabowo Soroti Buku Mudah Rusak dan Tulisan Kecil
Wacana perombakan buku bermula setelah Prabowo meninjau langsung buku pelajaran yang digunakan siswa di sejumlah sekolah.
Presiden menyoroti bahan buku yang dinilai mudah rusak, beberapa buku yang sudah tidak layak, serta ukuran huruf yang terlalu kecil sehingga membuat anak, khususnya siswa SD, harus membaca dalam jarak sangat dekat.
Prabowo kemudian meminta buku pelajaran dari SD hingga SMA diperiksa secara menyeluruh dan dibandingkan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga.
Pemerintah juga menyiapkan buku tulis khusus untuk siswa kelas 1 sampai 3 SD dengan ukuran garis lebih lebar agar anak-anak yang baru belajar menulis lebih mudah menggunakannya.
BSE Dinilai Bisa Jadi Alternatif
Di tengah rencana pencetakan tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih dulu mengoptimalkan Buku Sekolah Elektronik yang selama ini telah tersedia.
Ekonom Berly Martawardaya menyinggung pengalaman pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran sehingga buku dapat dicetak dengan harga relatif murah dan memiliki harga eceran tertinggi yang terjangkau.
Menurutnya, materi buku yang sudah ada dapat diperbaiki dari sisi ukuran huruf, desain, maupun format, kemudian kembali disediakan secara digital melalui platform pemerintah.
Pegiat media sosial Ferry Koto juga menyoroti keberadaan BSE di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah buku elektronik yang sebelumnya dapat diakses kini disebut tidak lagi tersedia.
PT Kertas Nusantara Ikut Disorot
Perdebatan kemudian meluas setelah muncul unggahan yang mengaitkan rencana pencetakan buku dengan PT Kertas Nusantara, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Kiani Kertas.
Perusahaan itu disebut telah lama menghadapi persoalan keuangan dan tidak beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi kini dikabarkan kembali menjalankan aktivitas.
Kondisi tersebut memunculkan spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan perusahaan mendapat keuntungan dari kebutuhan kertas atau proyek pencetakan buku dalam jumlah besar.
Namun, sejauh informasi yang tersedia, belum ada keputusan pemerintah yang menyatakan PT Kertas Nusantara akan menjadi pemasok kertas atau menerima proyek pencetakan buku sekolah.
Pengamat Minta Pengadaan Dibuka Transparan
Pengamat pendidikan dan kajian budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan menilai pembaruan buku pelajaran pada prinsipnya dapat menjadi langkah positif jika memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tidak berhenti pada pergantian tampilan fisik maupun pencetakan ulang yang berpotensi menghabiskan anggaran besar.
Pemerintah dinilai perlu menjelaskan secara terbuka kebutuhan pencetakan, mekanisme pengadaan, serta pihak yang nantinya terlibat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun kecurigaan publik.
Dengan masih tersedianya opsi digital seperti BSE, pemerintah juga didorong menghitung secara matang apakah pencetakan massal seluruh buku benar-benar menjadi pilihan paling efektif dan efisien.