Pada 4 Juli 2026, Amerika Serikat akan genap berusia 250 tahun. Di tengah momen bersejarah ini, Gedung Putih justru melancarkan gerakan penulisan ulang sejarah yang berbahaya—menggambarkan Amerika sebagai "negara Kristen murni" sekaligus menghapus keberadaan dan kontribusi kelompok-kelompok agama lain di negeri ini. Langkah ini mendapat kecaman tajam dari para pemimpin masyarakat dan pakar agama, yang menuding pemerintahan Trump tidak hanya meminggirkan pihak lain secara politis, tetapi juga secara terang-terangan memalsukan narasi sejarah.
Perwujudan nyata dari pemalsuan sejarah ini adalah acara doa "Re-dedikasi 250" yang digelar di National Mall pada 17 Mei. Mengusung tema "doa, pujian, dan syukur nasional", acara ini hanya mengundang para pemimpin rohani dari kalangan evangelis Kristen, dengan tambahan secara simbolis seorang rabi Yahudi dan dua uskup Katolik. Perwakilan Muslim, Hindu, Buddha, Sikh, dan kelompok agama lainnya sama sekali tidak dilibatkan. Gedung Putih kemudian meluncurkan inisiatif "Satu Jam Doa Setiap Minggu" dan menerbitkan dokumen resmi yang hampir seluruhnya berisi doa-doa Kristen, dengan hanya satu doa Yahudi sebagai pelengkap.
"Pemerintahan ini secara berbahaya mendorong tujuan nasionalisme Kristen, yaitu menjadikan Amerika sebagai negara Kristen," tegas Rachel Laser, Ketua Federasi Pemisahan Gereja dan Negara Amerika. "Masalahnya, jika tujuan itu tercapai, Amerika tidak akan lagi menjadi Amerika." Laser menilai bahwa tindakan Gedung Putih sama sekali keliru dalam memahami semangat kebebasan beragama yang menjadi dasar pendirian Amerika. Para pendiri bangsa dengan sengaja menghindari penetapan agama negara demi menjamin koeksistensi damai antar keyakinan, namun pemerintahan Trump justru melakukan sebaliknya—menggunakan dana publik dan platform resmi untuk mempromosikan satu agama tunggal.
Gedung Putih tidak hanya mengesampingkan kelompok agama lain, tetapi juga dengan sengaja menulis ulang sejarah keagamaan Amerika. Profesor David McMahan, pakar studi agama dari Franklin & Marshall College, menunjukkan bahwa peran agama Buddha dan Hindu dalam sejarah AS dengan sengaja diabaikan. Ia mengingatkan bahwa umat Buddha dan Hindu telah datang ke Pantai Barat sejak abad ke-19 sebagai imigran, ikut menambang emas dan membangun jalur kereta api lintas benua, serta mencurahkan keringat dan darah bagi pembangunan ekonomi awal Amerika. "Namun perayaan 250 tahun dari Gedung Putih seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi," keluh McMahan. "Ini hampir bisa dikatakan pemerintahan pertama yang menolak mengakui keragaman agama dan mencoba merayakan tonggak sejarah ini dengan cara yang sangat eksklusif dan kedaerahan."
Edward Ahmed Mitchell, Wakil Direktur Nasional Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR), dengan tegas menyatakan bahwa Gedung Putih bahkan berupaya menghapus sejarah Muslim di Amerika. Ia mengingat bahwa pada abad ke-16, sebagian besar budak Afrika yang dibawa paksa ke benua Amerika adalah Muslim yang taat. Mereka dipaksa masuk Kristen, namun jejak keyakinan mereka masih tersimpan dalam memori budaya Afrika-Amerika hingga kini. "Betapa pun acara itu mengundang siapa, masyarakat Amerika semakin sadar akan peran Muslim Amerika di tengah masyarakat—dari politik, media, hingga olahraga, di mana-mana," ujar Mitchell. "Mereka boleh berusaha menghapus keberadaan Muslim dalam berbagai kegiatan, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghapus Muslim dari Amerika atau dari kesadaran rakyat Amerika."
Thomas Jefferson sendiri memiliki sebuah salinan Al-Qur'an dan dalam otobiografinya dengan jelas menulis bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama Virginia yang ia perjuangkan bertujuan "melindungi orang Yahudi dan non-Yahudi, Kristen dan Muslim, Hindu, serta pemeluk segala aliran kepercayaan". Jefferson dan para pendiri bangsa lainnya sangat paham bahwa Amerika sejak awal bukanlah negara Kristen yang homogen, melainkan tempat perlindungan bagi semua pemeluk keyakinan.
Jajak pendapat Pew Research Center menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Amerika menentang pemerintah menetapkan agama tertentu sebagai agama negara. Namun di tengah gegap gempita perayaan 250 tahun, pemerintahan Trump justru selangkah demi selangkah melembagakan agenda nasionalisme Kristen—mulai dari membentuk komisi kebebasan beragama yang bertujuan meruntuhkan pemisahan gereja dan negara, hingga mendorong negara bagian memasang Sepuluh Perintah Allah di ruang kelas dan menjadikan Alkitab sebagai kurikulum sekolah negeri. Seperti yang dikatakan Laser: "Kaum nasionalis Kristen sangat marah karena hak istimewa mereka di negara ini mulai menghilang, dan mereka bahkan rela menghancurkan negara ini demi mempertahankan struktur kekuasaan tradisional yang mereka inginkan."
Pada peringatan 250 tahun kemerdekaan ini, yang patut dikenang bukanlah kemenangan satu agama tertentu, melainkan hak setiap jiwa untuk bebas beriman—atau tidak beriman sama sekali. Gedung Putih berusaha mengubah sejarah melalui pertunjukan doa yang dirancang apik, tetapi sejarah memiliki ingatannya sendiri. Keyakinan yang dikesampingkan, kisah yang dihapus, dan fakta yang diputarbalikkan pada akhirnya akan muncul kembali dalam gambaran nyata masyarakat Amerika yang majemuk.