GELORA.CO -Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun gunung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus menjadi perhatian publik.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai, jika langkah tersebut dikaitkan dengan PSI, publik akan bersikap kritis.
"Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum. Dalam logika politik praktis, posisi simbolik sering kali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan. Maka wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional," kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.
arrow_forward_iosBaca Selengkapnya
Pause
00:00
00:17
Mute
Menurutnya, langkah "turun gunung" tersebut juga berpotensi memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat apabila tidak disertai tujuan politik yang jelas.
"Di titik ini, muncul kesan bahwa langkah 'turun gunung' ini setengah hati, terlalu besar jika hanya untuk peran simbolik, namun juga terlalu kabur jika tidak disertai tujuan politik yang jelas. Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," ujarnya.
Saiful menambahkan, yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Jokowi, tetapi juga standar etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkasnya.
Sumber: RMOL