GELORA.CO - Pengamat kebijakan publik, politik, dan hukum Damai Hari Lubis memprediksi tahun ini akan menjadi momentum memanasnya persaingan politik yang disebutnya sebagai “pra-perang antara dua kubu” di tanah air. Analisis tersebut menyoroti berbagai sinyal politik terkini, termasuk penempatan tokoh-tokoh oposisi lama ke dalam lingkaran kekuasaan serta potensi pergantian Kapolri sebagai pemicu konflik terbuka.
Menurut Lubis, penunjukan Jumhur sebagai menteri yang disebutnya “orang yang merasa pernah teraniaya pada rezim terdahulu”, serta kedekatan rekan-rekannya seperti Nainggolan dengan lingkaran penguasa saat ini, menjadi salah satu indikator penting. “Tanda-tanda ajang peperangan terbuka tersebut akan serius menjelma ketika Kapolri saat ini diganti,” tulisnya melalui siaran pers yang diterima redaksi.
Lubis membandingkan situasi saat ini dengan perang politik klasik di masa lalu. Ia menyinggung bahwa hanya satu penguasa yang pernah kalah di Indonesia, yaitu Gus Dur. Namun, konteks politik hari ini dinilai berbeda. “Saat Gus Dur dengan PKB-nya yang mengalami perpecahan internal melawan PDIP yang solid bersama oposisi lain, kini yang diincar bukan kursi RI-1, melainkan kursi Wakil Presiden, dengan tujuan mengkandaskan kekuatan politik di belakang RI-2 untuk jangka panjang,” ujarnya.
Gerindra-PDIP dan Posisi Golkar
Lubis juga memproyeksikan pergeseran kekuatan di Senayan. Ia melihat kemungkinan Partai Gerindra sebagai partai penguasa utama berkoalisi dengan PDIP, yang disebutnya sebagai oposisi terhadap pribadi Jokowi dan Gibran—dua figur yang memiliki “dendam historis”. Sementara itu, Partai Golkar diprediksi akan tetap berperan sebagai safety player seperti biasa.
Namun, Lubis menekankan bahwa Jokowi masih memiliki “senjata andalan” berupa “segudang kartu as” yang tidak main-main terhadap hampir semua tokoh politik dan anggota kabinet saat ini. “Kartu-kartu merah transparansi yang dibuka, dibarengi kerumunan dengan jumlah berlipat ganda dari peristiwa yang melahirkan guncangan besar pada republik, melebihi model aksi Agustus 2025,” paparnya.
Ia juga menyoroti dukungan dari “9 naga” yang menguasai perekonomian nasional, yang dinilai senang dengan metode politik “anak emas” gaya kepemimpinan Jokowi. Hal ini, menurut Lubis, justru akan memperparah kondisi ekonomi yang saat ini mulai terasa “red flag”, terutama depresiasi rupiah terhadap dolar dan dampaknya terhadap masyarakat.
Dampak bagi Rakyat
Apapun hasil akhir dari dinamika politik tersebut, Lubis memperingatkan bahwa yang paling dirugikan adalah rakyat biasa. “Siapapun yang bakal ‘winner’, korban kelak adalah mayoritas rakyat bangsa ini, utamanya kelas ekonomi menengah dan masyarakat miskin kota,” tegasnya.
Siaran pers ini mencerminkan kekhawatiran akan polarisasi politik yang semakin tajam dan potensi instabilitas ekonomi sebagai dampak sampingannya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam analisis Damai Hari Lubis.