GELORA.CO - Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi salah satu dokumenter Indonesia yang paling ramai diperbincangkan sepanjang 2026.
Film garapan Dandhy D Laksono dan Cypri Paju Dale itu menyita perhatian publik karena mengangkat isu konflik lahan, masyarakat adat Papua, lingkungan hidup, hingga proyek strategis nasional (PSN).
Bukan film horor ataupun hiburan biasa, Pesta Babi merupakan dokumenter investigatif dengan durasi sekitar 95 menit atau 1 jam 35 menit.
Sinopsis Film “Pesta Babi”
Film ini mengambil latar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan.
Fokus utama cerita adalah kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah serta ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga proyek food estate.
Dokumenter tersebut memperlihatkan bagaimana hutan adat dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan berskala besar.
Di sisi lain, masyarakat lokal merasa semakin tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri.
Narasi dalam film cukup keras karena menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” terhadap Papua.
Film juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek investasi di kawasan Papua Selatan.
Salah satu simbol paling kuat dalam dokumenter ini adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan.
Kenapa Judulnya “Pesta Babi”?
Judul Pesta Babi diambil dari tradisi masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon.
Tradisi tersebut merupakan ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Papua.
Karena sangat bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua, istilah Pesta Babi digunakan sebagai metafora bahwa kerusakan lingkungan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.
Fakta Menarik Film “Pesta Babi”
Film ini bukan hanya viral karena kontroversi, tetapi juga karena berbagai fakta menarik di balik produksinya.
Salah satunya adalah besarnya isu yang dibahas.
Dokumenter ini menyoroti pembukaan lahan dalam skala jutaan hektare di Papua Selatan yang disebut berdampak langsung terhadap ekosistem hutan dan masyarakat adat.
Produksi film juga melibatkan organisasi yang aktif mengadvokasi isu lingkungan dan hak masyarakat adat seperti Greenpeace, WatchDoc, Yayasan Bentala Pusaka, dan Jubi.id.
Tak hanya diputar di Indonesia, film ini juga dipresentasikan di sejumlah forum internasional, termasuk di Sydney, Australia.
Karena merupakan dokumenter, film ini tidak menghadirkan aktor utama seperti film layar lebar fiksi.
Tokoh-tokoh yang tampil adalah masyarakat adat Papua dan pihak-pihak yang mengalami langsung perubahan di wilayah mereka.
Dandhy Laksono: Papua Tidak Bisa Dilihat dari Jakarta Saja
Dalam sejumlah diskusi publik setelah pemutaran film, Dandhy Laksono menyebut dokumenter ini dibuat untuk memperlihatkan suara masyarakat adat yang menurutnya jarang mendapat ruang besar dalam narasi pembangunan nasional.
Ia menilai banyak kebijakan pembangunan di Papua sering dibicarakan dari sudut pandang pemerintah dan investasi, tetapi minim mendengar langsung pengalaman masyarakat lokal.
Menurut Dandhy, film dokumenter seharusnya menjadi ruang untuk memperlihatkan perspektif warga yang terdampak langsung di lapangan.
Aktivis Lingkungan Soroti Ancaman Deforestasi
Sejumlah pegiat lingkungan menilai isu yang diangkat film ini berkaitan erat dengan ancaman deforestasi dan hilangnya hutan adat di Papua Selatan.
Mereka menyebut pembukaan lahan berskala besar berpotensi mengubah ekosistem hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, budaya, dan kehidupan masyarakat adat.
Beberapa organisasi lingkungan juga menilai Papua kini menjadi salah satu wilayah dengan tekanan ekspansi industri terbesar di Indonesia.
Pengamat: Film Dokumenter Wajar Memiliki Sudut Pandang
Sejumlah pengamat film dan akademisi menilai Pesta Babi memang dibangun dengan sudut pandang yang kritis terhadap proyek pembangunan di Papua.
Namun menurut mereka, hal tersebut merupakan karakter umum film dokumenter investigatif yang memang bertujuan memancing diskusi publik.
Pengamat komunikasi dari beberapa perguruan tinggi juga menyebut polemik yang muncul memperlihatkan bahwa isu Papua masih sangat sensitif di ruang publik Indonesia.
Kritik Terhadap Film: Dinilai Terlalu Politis
Di sisi lain, ada pula pihak yang mengkritik isi dokumenter tersebut.
Beberapa komentar di media sosial dan forum diskusi menilai film terlalu menonjolkan sisi konflik tanpa menghadirkan gambaran utuh mengenai program pembangunan pemerintah di Papua Selatan.
Ada pula yang menilai penggunaan istilah “kolonialisme modern” terlalu provokatif dan berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap proyek strategis nasional pemerintah.
Sebagian kalangan menilai pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua.
Akademisi dan Mahasiswa Soroti Kebebasan Diskusi
Polemik pembubaran nobar di sejumlah kampus justru memunculkan gelombang solidaritas dari mahasiswa dan akademisi.
Sebagian dosen dan pegiat kebebasan akademik menilai kampus seharusnya menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi, termasuk terhadap isu sensitif sekalipun.
Menurut mereka, film dokumenter sebaiknya dijadikan bahan dialog kritis, bukan langsung dihentikan tanpa ruang pembahasan.
Di media sosial, banyak mahasiswa juga mengaku baru mengetahui keberadaan film ini setelah kontroversi pembubaran nobar ramai diberitakan.
Kenapa Film Ini Jadi Perbincangan?
Film Pesta Babi ramai diperbincangkan karena menyentuh isu besar seperti konflik agraria, hak masyarakat adat, lingkungan hidup, militerisasi, hingga hubungan pembangunan dan HAM.
Respons publik terhadap film ini pun terbelah.
Sebagian pihak memuji keberanian dokumenter tersebut karena membuka isu yang jarang dibahas secara luas.
Namun ada juga yang mengkritik pendekatan film karena dianggap terlalu politis dan menyederhanakan situasi Papua.
Ironisnya, polemik pembubaran nobar di sejumlah kampus justru membuat rasa penasaran publik terhadap isi film semakin besar. ***