GELORA.CO - Pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terkait kondisi ketahanan energi nasional, khususnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM), dinilai perlu ditinjau ulang secara cermat.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima dan menyikapi klaim tersebut. Terlebih, Indonesia hingga saat ini belum mampu mencapai swasembada energi, terutama untuk kebutuhan BBM.
Pandangan ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyusul meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
“Suka tidak suka, sebagian BBM Indonesia hasil dari impor. Dengan tersendatnya BBM dari Timur Tengah, tentu wajar bila anak bangsa khawatir akan terpenuhinya BBM dalam negeri,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 28 Maret 2026.
Jamiluddin menambahkan, kekhawatiran publik semakin beralasan setelah muncul laporan bahwa kapal Pertamina yang mengangkut BBM dari kawasan Timur Tengah masih tertahan dan belum dapat melanjutkan perjalanan ke Indonesia.
“Karena itu perlu disikapi lebih kritis bila Bahlil masih menyatakan energi di tanah air masih aman,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini juga sejalan dengan mulai goyahnya ketahanan energi di sejumlah negara. Bahkan, Filipina disebut telah menyatakan mengalami krisis energi.
Karena itu, untuk memastikan stok BBM benar-benar dalam kondisi aman, Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diterima.
Langkah tersebut penting agar kepala negara tidak mendapatkan informasi yang bersifat “asal bapak senang”.
“Dengan begitu, Prabowo akan memperoleh data yang akurat dalam mengambil kebijakan di bidang energi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman meski situasi global tengah bergejolak akibat konflik AS-Iran.
“Sekalipun dalam kondisi yang memang hampir semua dunia kena, tetapi kita bersyukur kepada Allah, hari ini BBM di negara kita tercinta, baik bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik,” ungkap Bahlil saat melakukan sidak di Jawa Tengah, yang dipantau secara daring dari Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.