GELORA.CO - Kawasan penambangan emas di Legari, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya hingga menyebabkan dua orang tewas.
Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menyebutkan tim gabungan yang terdiri dari personel TNI dan Polri saat ini berupaya mengevakuasi karyawan PT Kristalin Nabire, termasuk 26 warga negara China yang saat ini ada di lokasi penambangan emas di Legari. Evakuasi dilakukan setelah kawasan itu diserang KKB.
"Saat ini kami sedang berupaya mengevakuasi karyawan, termasuk 26 orang berkebangsaan China dari lokasi penambangan," ujar AKBP Samuel dilansir dari Antara, Minggu (22/2/2026).
Dia menyebutkan pihaknya juga akan mengevakuasi para pendulang emas sehingga segera dilakukan penelusuran di sepanjang Kali Musairo mengingat sebelumnya, Sabtu (21/2/2026) sekitar 75 orang sudah dievakuasi.
Evakuasi dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali gangguan keamanan yang dilakukan KKB.
"Saat ini kami masih berupaya mengevakuasi karyawan maupun para pendulang yang ada di sekitar Kali Musairo, Legari," kata Samuel yang dihubungi dari Jayapura.
Ketika ditanya tentang identitas jenazah yang ditemukan di TKP, Samuel mengaku belum mendapat laporan hasil identifikasi yang dilakukan di RSUD Nabire.
"Saya masih berada di Legari, dan hingga kini belum dapat laporan tentang hasil autopsi terhadap jenazah yang ditemukan di Pos PT Kristalin," kata Samuel.
Situasi Keamanan Papua Perlu Perhatian Serius
Secara terpisah, Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Raja Ampat menilai situasi keamanan di Tanah Papua masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak karena berdampak terhadap perlindungan dan keselamatan masyarakat sipil.
Ketua BMP RI Raja Ampat, Herman Dimara, di Waisai, Minggu (22/2/2026), mengatakan insiden kekerasan di sejumlah wilayah konflik disebut masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan warga sipil.
“Dalam kurun waktu yang panjang, bahkan hampir setiap bulan, korban terus berjatuhan. Yang menjadi korban justru masyarakat sipil yang tidak memahami persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif menjadi tantangan bagi terwujudnya kehidupan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat Papua.
Ia menyebut, pada dasarnya masyarakat menginginkan suasana damai serta akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Herman menilai keberadaan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Tindakan kekerasan yang terjadi, kata dia, telah menimbulkan ketakutan dan keresahan berkepanjangan.
Karena itu, BMP RI Raja Ampat meminta negara hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan adil guna memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih dilanda konflik.
BMP RI Raja Ampat juga mengecam segala bentuk tindakan yang mengarah pada pelanggaran kemanusiaan dan berharap situasi keamanan dapat segera dipulihkan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.