GELORA.CO - Juru bicara Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Astrio Feligent menanggapi kedatangan 1.200 unit mobil pick-up/pikap impor dari India di tengah munculnya desakan tentang penundaan.
Pihak yang mengusulkan dan memutuskan rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk dari India ini adalah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Tujuannya, untuk mendukung kegiatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk menggarap pembangunan 80.000 unit gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih.
BUMN tersebut telah meneken kontrak pembelian 105.000 pikap dari Mahindra & Mahindra (M&M) Ltd dan Tata Motors senilai Rp24,66 triliun.
Adapun impor mobil itu dibeli dari dua pabrikan India, dengan rincian sebagai berikut:
- 35.000 unit mobil Scorpio Pick-up 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M)
- 35.000 unit mobil Yodha Pick-up 4x4 dari Tata Motors
- 35.000 unit truk roda enam Ultra T.7 Light Truck dari Tata Motors
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota sebelumnya sudah menyampaikan, rencana impor ini dilakukan dengan alasan harga lebih murah dan dinilai dapat menghemat anggaran hingga Rp43 triliun.
Alasan lainnya, karena kendaraan pikap 4x4 disebut lebih sesuai dengan medan pertanian pedesaan Indonesia dan dinilai belum mampu diproduksi industri otomotif dalam negeri.
Sementara itu, skema pembiayaan impor 105.000 unit mobil pikap dari India ini terdiri dari tiga mekanisme, yakni:
- Dibiayai melalui pinjaman dari bank-bank BUMN (Himbara).
- Pemerintah mencicil sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.
- Cicilan diambil dari alokasi Dana Desa, bukan menambah defisit APBN.
Diketahui, lebih dari 58 persen Dana Desa 2026 dialihkan untuk program ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Keputusan impor 105.000 unit mobil pikap dari India ini pun menjadi sorotan, bahkan beberapa pihak sudah meminta untuk ditunda.
Misalnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan telah meminta pemerintah menunda impor 105.000 unit pikap dari India.
Menurutnya, impor pikap itu sebaiknya ditunda sampai ada pembahasan lebih lanjut bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
Apalagi, saat ini Prabowo sedang melakukan lawatan ke luar negeri, yakni ke Amerika Serikat lalu lanjut ke Inggris.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick-up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026) lalu.
1.200 Unit Pikap dari India Sudah Tiba: Bagian dari Kontrak Pembelian
Namun, di tengah pro-kontra sekaligus usulan penundaan, sebanyak 1.200 unit pikap dari India sudah tiba di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurut Astrio Feligent, 1.200 pikap yang sudah tiba itu karena memang menjadi bagian dari batch pengiriman berdasarkan kontrak pembelian yang sudah disepakati.
Meski begitu, ia juga menegaskan, keputusan akhir dari kelanjutan impor ini masih menunggu arahan atau keputusan Prabowo.
"Memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sufmi Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI bahwa keputusan untuk mengimpor ini nanti akan ditunda terlebih dahulu sampai menunggu ketibaan daripada Bapak Presiden," kata Astrio dalam program Kompas Petang, Selasa (25/2/2026).
"Kalau memang sudah ada unit yang tiba di Tanjung Priok itu memang karena kontrak pembelian itu sudah disepakati dari jauh-jauh hari dan ini memang bagian daripada batch delivery tersebut."
"Tapi, keputusan finalnya tetap nanti akan menunggu keputusan dari Bapak Presiden."
Filosofi di Balik Impor 105.000 Pikap dari India: sebagai Last Resort
Selanjutnya, Astrio menegaskan, ada filosofi tersendiri di balik keputusan impor 105.000 unit pikap dari India, yakni sebagai last resort atau pilihan terakhir.
Sebab, sebelumnya sudah ada pertimbangan mengenai kemampuan kapasitas produksi, spesifikasi, dan harga untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga untuk Koperasi Merah Putih dari produsen dalam negeri.
Namun, karena produsen dalam negeri tidak sanggup, maka diambil lah keputusan impor.
"Kita harus mengerti dulu filosofi daripada impor itu sendiri. Bahwa memang semata-mata impor itu dilakukan dan diperlakukan hanya sebagai last resort apabila, baik itu dari segi harga maupun dari spek, tidak terdapat atau tidak dapat dipenuhi di dalam negeri," terang Astrio.
"Maupun kalau kita berbicara dari segi kapasitas produksi, bagaimana kesanggupan industri di dalam negeri kita."
"Dan ini tidak terjadi hanya untuk produk-produk otomotif. Kalau kita berbicara berbagai produk pertanian, seperti kedelai dan gandum, itu adalah komoditas yang tidak dapat diproduksi di Indonesia atau tidak cukup diproduksi di Indonesia."
"Sehingga sebagai last resort-nya kita harus melakukan impor."