GELORA.CO - Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HRC) untuk periode 2026. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk sebagai Presiden ke-20 lembaga tersebut.
Dalam pernyataannya pada Organizational Meeting of the Human Rights Council yang disiarkan melalui UN Web TV, Kamis, 8 Januari 2026, Sidharto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia, seraya menegaskan komitmen Jakarta terhadap multilateralisme dan perlindungan HAM universal.
“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya bertindak secara konstruktif serta menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.
Ia menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk maju sebagai Presiden Dewan HAM berakar pada mandat konstitusional UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, khususnya kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Mandat tersebut, menurut Sidharto, kembali ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80, yang menyerukan tatanan multilateral di mana “perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua”.
“Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua,” jelas Sidharto mengutip pernyataan Presiden Prabowo.
Menandai peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB, Sidharto menilai sejarah lembaga tersebut sebagai panduan penting untuk menghadapi tantangan ke depan, terutama di tengah meningkatnya polarisasi global terkait isu hak asasi manusia.
Ia menekankan komitmen Indonesia terhadap prinsip inti Dewan HAM, termasuk universality, objectivity, dan non-selectivity dalam menangani isu HAM, serta perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh hak asasi, termasuk hak atas pembangunan.
“Kami percaya pada kemampuan Dewan HAM untuk berdialog, menjembatani perbedaan, dan tetap bersatu demi perlindungan hak asasi manusia,” kata Sidharto.
Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, dengan fokus pada pendekatan inklusif dan partisipatif. Sidharto menegaskan akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara anggota dan non-anggota, lembaga khusus PBB, institusi HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional.
“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk menciptakan ruang yang inklusif dan saling menghormati, dengan penekanan pada pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi negara kurang berkembang (LDCs) dan negara kepulauan kecil (SIDS).
Indonesia akan melanjutkan agenda efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM yang telah dirintis oleh Presiden sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dinilai memperkuat posisi Jakarta sebagai aktor kunci dalam diplomasi multilateral, sekaligus mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran Indonesia sebagai penyeimbang dan bridge builder dalam isu-isu HAM global.