GELORA.CO - Polemik mengenai keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali memanas setelah Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan pendapat yang berbeda dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Jimly menegaskan bahwa keberadaan bandara tersebut pernah mengancam kedaulatan negara, terutama terkait lalu lintas tenaga kerja asing (TKA).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik keras operasional Bandara IMIP yang dinilai tidak diawasi oleh perangkat negara seperti imigrasi dan bea cukai.
Sjafrie menyebut kondisi itu berpotensi menghadirkan “negara dalam negara” dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.
Namun, Luhut membantah pandangan tersebut.
Ia menegaskan Bandara IMIP tidak pernah bersifat ilegal maupun mengancam kedaulatan negara.
Menurutnya, bandara itu tidak diperuntukkan sebagai jalur penerbangan internasional, sehingga tidak membutuhkan fasilitas keimigrasian seperti bandara umum.
Luhut mengklaim telah melakukan koordinasi langsung dengan perwakilan Tiongkok, yang ditugaskan Presiden Xi Jinping untuk memastikan operasional bandara sesuai aturan dan tidak membuka celah bagi praktik negara dalam negara.
Meski demikian, Jimly Asshiddiqie memiliki pandangan berbeda.
Ia meyakini bahwa Bandara IMIP sempat berfungsi sebagai pintu masuk ribuan TKA ke kawasan industri Morowali.
Jimly menilai hal ini dapat berdampak serius terhadap aspek kedaulatan negara jika tidak diawasi dengan ketat.
“Bandara yang beroperasi tanpa pengawasan imigrasi dan bea cukai dapat membuka risiko praktik ilegal dan mengganggu kedaulatan negara,” ujarnya.
Jimly menyatakan dukungannya terhadap pengusutan tuntas dugaan pelanggaran pidana selama operasional bandara tersebut berlangsung.
Ia menilai siapapun aparat yang terlibat harus ditindak sesuai hukum.
Menurut Jimly, pemerintah saat ini telah bergerak memberantas berbagai aktivitas ilegal, termasuk penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung serta penegakan hukum di kawasan Morowali yang dinilai “berkesan seperti negara dalam negara”.
Ia menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan ketat terhadap bandara dan kawasan industri strategis merupakan bagian krusial untuk memastikan kedaulatan, keamanan, serta kepentingan nasional tetap terjaga.
Sumber: porosjakarta