GELORA.CO - Inilah sosok Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi sengaja diorkestrasi dalam rangka perebutan posisi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2029 mendatang.
Pernyataan Ahmad Ali ini membalas sindiran Politikus Demokrat, Benny Kabur Harman, saat rapat di DPR, yang menyinggung isu ijazah palsu Jokowi.
Dalam rapat itu, Benny K Harman membandingkan secara tidak langsung Jokowi dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang berani menunjukkan ijazahnya secara terbuka saat diterpa isu ijazah palsu.
Benny menyinggung soal isu ijazah palsu itu saat berbicara sertifikasi guru yang rawan dislewengkan, seperti dipalsukan.
Sambil memuji Arsul, Benny menyinggung sosok lain yang juga berurusan dengan isu ijazah palsu.
"Ada teman saya, Pak Menteri, hakim dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya, dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Enggak kayak yang lain," kata Benny.
Ali menilai sindiran Benny merupakan serangan kepada Jokowi.
Menurutnya, isu ijazah Jokowi yang kini membuat penggugatnya, Roy Suryo dan kawan-kawan berstatus tersangka pencemaran nama baik, ada yang mengorkestrasi.
Tujuan dari memainkan isu ijazah Jokowi adalah untuk memperebutkan posisi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2025.
"Ada yang mengorkestra."
"Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan Wapres, siapa sih nanti, siapa sih yang jadi saingannya Gibran jadi Wapres sih?"
"Jadi kalau kemudian bahwa ada yang terganggu dengan munculnya Mas Gbran sebagai calon Wapres dan menunggangi ini, ya gak salah juga kali."
"Seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang membiaya dan masa ada satu isu begitu panjangnya ya kan, begitu panjangnya," kata Ali usai memberi arahan dalam Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11/2025) malam.
Banyak yang mengartikan pernyataan Ahmad Ali itu menyinggung sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memiliki peluang besar untuk menjadi cawapres.
Analisis pengamat politik Agung Baskoro menyebut secara kualitatif memang susah untuk dipungkiri bahwa isu ijazah ini dekat dengan Partai Demokrat.
"Jadi misalkan ada Mas Roy Suryo, eks Partai Demokrat ya. Kemudian sekarang kuasa hukumnya ada Mas Denny Indrayana eks Partai Demokrat juga.
"Kebetulan ataupun tidak kebetulan memang mengawal isu ini secara terang dan secara tegas gitu sehingga publik punya apa, kanal yang jelas secara politik ketika membahas soal ijazah kok dekatnya ke yang biru ya," kata Agung saat bicara di program Sapa Indonesia Malam, Senin (24/11/2025).
Di sisi lain, Agung juga menghitung elektoral Gibran, maupun AHY yang kerap diasosiasikan dengan posisi cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2029 mendatang.
"Secara kuantitatif memang kalau dilihat dari banyak survei Mas Gibran ini masih mendominasi kalau bicara soal wakil presiden."
"Tapi Mas AHY juga jangan dilihat sebelah mata karena beliau punya bobot elektoral yang makin ke sini makin progresnya meningkat. Apalagi beliau ketua umum Partai Demokrat," kata Agung.
Pada akhirnya, menurut Agung, dua nama yang mencuat dari hiruk pikuk isu ijazah palsu Jokowi, yakni Gibran dan AHY harus unjuk gigi di posisinya masing-masing, di pemerintahan maupun di kancah perpolitikan luar istana.
"Ini semacam beauty contest (unjuk gigi) menurut saya. Pak Prabowo akan melihat apakah Mas Gibran tahan banting di kasus ijazah ini ya beserta keluarga Solo. Di sisi yang lain apakah misalkan Mas AHY atau dengan Partai Demokrat bisa dalam tanda petik melihat situasi yang lebih beyond dari pada ini, maksudnya menunjukkan kinerjanya. Oke mengawal ijazah ya tapi apakah memang bisa menjadi antitesis dari Mas Gibran dalam konteks bicara soal kinerja sebagai Menko infrastruktur wilayah semacam itu," ujarnya.
Lalu, siapakah Ahmad Ali?
Wakil Ketua DPP Partai NasDem, Ahmad Ali.
Wakil Ketua DPP Partai NasDem, Ahmad Ali. (Kompas.com)
Ahmad Ali lahir di Wosu, Sulawesi Tengah, 16 Mei 1969.
Dia menuntaskan pendidikan dasar hingga SMA di kampung halamannya di Morowali, Ali menyandang gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu, pada 1997.
Sebelum terjun ke politik, Ali merupakan seorang pengusaha.
Mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Palu itu pernah menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan.
Menurut laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ia berpengalaman sebagai direktur PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.
Sukses sebagai pengusaha mengantarkan Ali menjadi anggota pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Sulawesi Tengah.
Tahun 2009, ia menjajal peruntungan di panggung politik dengan mengikuti pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Moroawali.
Ia berhasil lolos dan menjabat sebagai anggota DPRD Morowali periode 2009-2014. Karier politik Ali berlanjut.
Tahun 2014, ia mengikuti pemilu anggota DPR RI dari Partai Nasdem, mewakili daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah.
Menyanding nomor urut 1, Ali melenggang ke Parlemen sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, setelah mengantongi sekitar 8 persen suara dari total suara sah di dapil tersebut.
Kesuksesan kembali diraih Ali pada Pemilu 2019.
Masih di bawah bendera Partai Nasdem, ia memperoleh 152.270 suara dari dapil Sulawesi Tengah dan lolos ke Senayan sebagai legislator periode 2019-2024.
Kini, Ali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi isu hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.
Di internal Nasdem sendiri, Ali menyandang jabatan mentereng.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2018.
Lalu, sejak November 2019 hingga saat ini, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum partai pimpinan Surya Paloh itu.
Ali juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI sebelum digantikan oleh Roberth Rouw pada Februari 2022.
Terbaru, Ahmad Ali menyeberang ke PSI dan menjabat sebagai Ketua Harian PSI periode 2025-2030 pada Jumat (26/9/2025)
Sumber: Tribunnews