Hilangnya ruang hutan yang menjadi sumber makanan dan obat tradisional telah memaksa sebagian Orang Rimba pindah ke permukiman sementara seperti sudung—tempat tinggal darurat dari terpal, daun, dan ranting. Di Desa Pelakar Jaya, Kecamatan Pemenang, Merangin, misalnya, kasus TBC mencapai 12 orang dua tahun lalu, yang kini telah sembuh berkat pengobatan intensif. Namun, tantangan tetap ada: di Pematang Kejumat, Kelurahan Limbur Tembesi, Sarolangun, masyarakat adat sering mengalami diskriminasi di fasilitas kesehatan, seperti penolakan layanan yang memaksa mereka bolak-balik ke puskesmas atau rumah sakit. Data pendampingan dokter Christy Abigail Wulandari (2021-2023) mengungkap 54 kasus TBC dari 150 pemeriksaan di empat sub-komunitas, ditambah tingginya diare dan malnutrisi. Identifikasi dini sulit dilakukan sebelum pemukiman, dan perubahan pola makan memperburuk kondisi.
Poltekkes Kemenkes Merangin, melalui Direktur Dr. Hj. Siti Nurhaliza, M.Kes, menekankan bahwa keseriusan penanganan harus menjadi prioritas utama. “Kami melihat Orang Rimba bukan sebagai pasien pasif, tapi mitra dalam kesehatan. Mahasiswa kami dilatih untuk pendekatan holistik, mengintegrasikan pengetahuan lokal adat dengan ilmu medis modern,” ujar Dr. Siti, yang selaras dengan pandangan Christy Abigail Wulandari, dokter pendamping dan mahasiswa global health di Harvard University. Christy menyatakan, “Kita lakukan pemeriksaan untuk sekitar 150-an orang dan kita ketemunya 54 kasus,” menyoroti kunci sukses: identifikasi cepat, pengobatan segera, akses memadai meski di pedalaman, dan bebas stigma. “Jangan dikucilkan, justru diobati,” tambahnya. Ia menyerukan pemerintah aktif memeriksa, bukan menunggu pasien datang, terutama saat kecurigaan TBC tinggi di komunitas tertentu.
Sony Propesma, Kepala Dinas Kesehatan Merangin, mendukung penekanan Poltekkes dengan inisiatif konkret seperti ruang rawat inap khusus untuk Orang Rimba. “Ini persoalan kami juga. Di saat mereka datang sakit, bukan satu dua orang yang mengunjungi. Nah, akan mengganggu kondisi pasien yang lain kan itu, bukan diskriminasi gitu tapi kita memberikan ruang… mereka agar bebas berkomunikasi dengan komunitas mereka,” jelasnya. Ruang ini memungkinkan komunikasi antar-komunitas tanpa mengganggu pasien lain. Selain itu, Posyandu khusus seperti SAD di Pelakar Jaya menjadi wadah sosialisasi TBC dan kesehatan lingkungan, lengkap dengan bantuan gizi untuk anak balita. Semua Orang Rimba telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan diskusi kolaborasi untuk pendanaan lebih lanjut.
Solusi yang didorong Poltekkes Merangin mencakup integrasi pengetahuan lokal, seperti obat tradisional dari hutan, dengan sistem medis modern. Mereka mengusulkan model seperti Indian Health System (IHS) di AS, di mana prioritas strategis diberikan pada masyarakat adat. Mahasiswa Poltekkes terlibat dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk pendampingan enam bulan pengobatan TBC, pelatihan kader desa, dan riset penyebab malnutrisi akibat perubahan diet. Di Pelakar Jaya, di bawah kepemimpinan Tumenggung Yudi dan Abas, kader desa memberikan layanan langsung, termasuk vaksinasi dan suplementasi. Kolaborasi lintas sektor—dengan LSM, perusahaan perkebunan, dan pemerintah—ditekankan untuk relokasi berkelanjutan dan pemantauan kesehatan.
Penekanan Poltekkes Merangin ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jambi, di mana Orang Rimba terus rentan akibat deforestasi. Dengan keseriusan tangan proaktif, bebas stigma, dan berbasis bukti, harapan mewujudkan kesehatan merata semakin terang. Seperti kata Christy, pemerintah harus “bersikap aktif dalam memeriksa dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap mereka.” Poltekkes siap memimpin perubahan, mencetak generasi tenaga kesehatan yang peduli adat dan inovatif. Kesehatan Orang Rimba bukan isu marginal, tapi tanggung jawab kolektif untuk keberlanjutan budaya dan lingkungan Indonesia.