GELORA.CO -Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dianggap tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan. Karena itu, pengamat menilai Polri seharusnya berani mengusut dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online (judol) saat ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, penolakan Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan bahwa mantan menteri tersebut tidak memiliki afiliasi politik yang kuat.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, ditolaknya Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan bahwa mantan menteri tersebut tidak memiliki pengaruh politik yang besar.
“Dengan statusnya sebagai manusia bebas tanpa berafiliasi ke partai politik manapun, penegak hukum sebenarnya bisa segera meminta keterangan kepada Budi Arie seputar dugaan keterlibatannya dalam judi online,” ujar Wildan kepada RMOL, Senin 17 November 2025.
Wildan menekankan, pemeriksaan terhadap Budi Arie penting untuk menjawab rasa penasaran publik yang telah berkembang terkait kasus ini.
“Selama ini, dalam wawancara dengan media massa, Budi Arie mengaku menjadi korban political game. Ia menyebut dirinya diframing sebagai gembong judi online,” pungkas Wildan.
Sumber: RMOL