GELORA.CO - Pemerintah Venezuela mengumumkan mobilisasi besar-besaran pasukan dan peralatan militer untuk melakukan latihan tempur sebagai respons atas meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Laut Karibia.
Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, mengatakan bahwa latihan ini melibatkan angkatan udara, angkatan laut, dan pasukan cadangan nasional, serta akan berlangsung hingga 13 November. Tujuannya adalah untuk menghadapi potensi ancaman seiring peningkatan aktivitas militer AS di kawasan tersebut.
Selain unit reguler, latihan ini juga melibatkan Milisi Bolivarian, pasukan rakyat yang didirikan oleh mendiang Presiden Hugo Chávez dan dinamai menurut nama tokoh revolusioner Simón Bolívar.
“Latihan ini bertujuan mengoptimalkan sistem komando, kendali, dan komunikasi serta memastikan kesiapan pertahanan negara,” ujar Lopez, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap ‘ancaman imperialis’ dari peningkatan kekuatan militer AS.
Menurut Lopez, mobilisasi pasukan merupakan bagian dari “Rencana Kemerdekaan 200” yang digagas Presiden Nicolás Maduro, strategi militer-sipil yang dirancang untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
Tentara reguler Venezuela memiliki sekitar 123.000 personel aktif, sementara milisi sukarelawan diklaim beranggotakan lebih dari 8 juta orang, menurut data resmi pemerintah.
Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington. Angkatan Laut AS baru-baru ini mengumumkan bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford telah tiba di wilayah operasi Komando Selatan, yang mencakup sebagian besar kawasan Amerika Latin. Saat ini terdapat sekitar 15.000 personel militer AS di wilayah tersebut.
Sebelumnya, pemerintahan Donald Trump pernah meluncurkan kampanye antinarkotika di lepas pantai Venezuela dan Pasifik Barat, dengan alasan memerangi geng kriminal yang dikategorikan sebagai organisasi teroris.
Pasukan AS dilaporkan telah menggerebek lebih dari 20 kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia dan Pasifik, menewaskan sekitar 76 orang. Namun, operasi tersebut mendapat kritik keras dari sejumlah negara di kawasan serta anggota parlemen AS yang mempertanyakan legalitas tindakan itu. (*)