GELORA.CO - Pengamat politik Adi Prayitno menilai dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kini menjadi sorotan publik, terutama setelah pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
“Saya kira salah satu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan publik yaitu bagaimana masa depan hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri setelah pemerintah memberikan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 12 November 2025.
Menurutnya, pemberian gelar tersebut menjadi “teka-teki” tersendiri soal prospek hubungan politik antara PDIP dan pemerintah.
“Kita bisa lihat pihak-pihak yang pro ataupun yang kontra. Dari segi yang kontra, rata-rata melihat Soeharto cacat dari segi demokrasi, pemerintahannya otoriter, penuh dengan praktik KKN,” jelasnya.
Adi menambahkan, penolakan PDIP mengisyaratkan dua hal. Satu sisi PDIP memang berada di luar kekuasaan, disebut partai penyeimbang. Di sisi lain, PDIP memberikan dukungan penuh ketika ada kebijakan pemerintah yang sesuai dengan selera politik mereka. Namun, PDIP juga tetap menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial.
“PDIP memang menolak Soeharto sebagai pahlawan, tapi kritiknya hanya sebatas tipis-tipis. Ini dilakukan sebagai bahasa simbolik bahwa PDIP sebenarnya ingin terus merawat hubungan baik dengan kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo,” ujarnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu menyebut, sikap hati-hati PDIP merupakan strategi politik untuk menjaga keseimbangan.
“Mereka menahan diri, karena kalau gaspol mengkritik terus apa yang dilakukan pemerintah, tentu pertaruhannya adalah hubungan politik antara PDIP dan Gerindra, antara Megawati dan Prabowo,” pungkasnya. (*)