GELORA.CO - Kepala BRIN Arif Satria terang-terangan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dibangunkan sebuah bandara antariksa.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sendiri menegaskan komitmen besar penelitinya dalam pengembangan keantariksaan nasional.
Penegasan itu disampaikan Arif Satria saat acara Anugerah Nurtanio Award dan Nurtanio Pringgoadisuryo Memorial Lecture (NML) 2025 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, pada Kamis 27 November 2025.
Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada negara lain dalam peluncuran satelit. Visi besar pembangunan bandara antariksa nasional kini telah memasuki tahap krusial.
“Terkait kebijakan keantariksaan, kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait persiapan pembuatan bandara antariksa,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, naskah akademis sudah disusun bersama dengan kajiannya. Saat ini BRIN menunggu penetapan lokasi secara resmi.
“Kami akan mengajukan ini menjadi Proyek Strategis Nasional agar bandara antariksa segera terwujud. Jika bandara antariksa ini bisa diwujudkan, tentu ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi keantariksaan Indonesia,” tuturnya.
“Kalau India saja punya, maka seharusnya Indonesia juga harus punya. Memang belum banyak negara berkembang yang memiliki bandara antariksa,” katanya membandingkan.
Ia memastikan BRIN telah siap secara teknologi. “BRIN sudah bisa menghasilkan satelit yang bagus, termasuk persiapan Satelit NEO-1 yang saat ini sedang dipersiapkan untuk diluncurkan tahun depan,” ungkap pria yang dilantik sebagai Bos BRIN pada awal bulan November tersebut.
Jika sudah memiliki bandara antariksa sendiri, sambung dia, khususnya di Biak, maka Indonesia tidak perlu lagi tergantung pada negara lain. “Ini akan sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Arif Satria juga menjelaskan, kajian sudah dilaksanakan secara komprehensif. Dirinya sedang mempersiapkan kunjungan langsung untuk melihat progress di lapangan.
“Kami butuh investasi besar yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, kami terus mendorong agar proyek ini segera ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sehingga pendanaan menjadi lebih terstruktur dan terjamin,” tambah Arif.
Sementara itu, Ayom Widipaminto, Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mengungkap alasan pemilihan Biak sebagai lokasi utama.
“Biak sangat strategis karena berada di dekat garis khatulistiwa, sehingga peluncuran roket jauh lebih efisien dari segi energi. Kajian ini sebenarnya sudah dimulai sejak era LAPAN dan kini akan difinalisasi oleh BRIN. China dan Rusia sejak dulu sudah menunjukkan ketertarikan ke lokasi tersebut,” sebut Ayom.
i antaranya memberikan sanksi bila rumah sakit tidak melayani pasien gawat darurat.
“Di Undang-Undang Kesehatan yang baru, sanksinya jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan. BPJS Kesehatan pasti akan membayar, jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” tegasnya.
Kemenkes memastikan akan terus memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan kasus Irene Sokoy. Dalam tiga bulan ke depan, kementerian dijadwalkan kembali ke Papua untuk mengevaluasi perbaikan layanan. ***