GELORA.CO - Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali melontarkan kritik keras terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya yang beredar, Beathor menilai konferensi pers Prof. Dr. Asrul Sani mengenai keaslian ijazah sang akademisi telah “membuktikan” bahwa isu keraguan terhadap dokumen pendidikan Jokowi semakin terbuka.
Beathor menilai langkah Asrul Sani yang memperlihatkan dokumen akademiknya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang seharusnya juga dilakukan oleh Jokowi. Menurutnya, tindakan tersebut “mencerdaskan bangsa” karena memberi contoh transparansi pejabat negara.
“Dengan tampilnya konferensi pers Prof. Dr. Asrul Sani kemarin sore membuktikan bahwa selama 20 tahun ijazah Jokowi yang tersembunyi itu adalah palsu. Ini meyakinkan rakyat Indonesia,” ujar Beathor dalam pernyataannya, Selasa (18/11/2025).
Beathor juga melayangkan tuduhan serius terhadap mantan presiden tersebut. Ia mengklaim bahwa selama dua dekade, dokumen pendidikan Jokowi “dipakai untuk menjalankan jabatan publik padahal palsu”.
Ia bahkan menuding ada pihak tertentu di KPU dan KPUD yang “menghilangkan dokumen-dokumen” terkait data Jokowi saat pencalonan di tingkat daerah.
Beathor menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang “merusak tatanan lembaga negara”, mulai dari kepolisian hingga institusi militer, serta menuduh adanya praktik jual beli jabatan.
“Akibat kepemimpinan Jokowi, semua menjadi rusak. Semua jabatan ini dan itu menjadi ga benar, semua sudah dibayar,” kata Beathor.
Dalam pernyataannya, Beathor juga menyinggung Universitas Gadjah Mada (UGM), kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan S1. Ia mempertanyakan sikap kampus yang menurutnya terlalu membela Jokowi dan menilai reputasi UGM “tergadaikan” karena polemik ijazah yang terus disuarakan sebagian pihak.
“Kenapa Jokowi dan kawan-kawannya mengorbankan ijazah UGM untuk permainan politik ini? Menjadi rusaklah UGM yang seharusnya menjadi penerang,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sikap Rektor UGM yang dianggapnya membela Jokowi “mati-matian”.
Sebagai kader lama PDIP, Beathor menyesalkan bahwa dua kali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, namun tidak mendapat respons.
Ia menilai sikap kader PDIP di DPR “aneh” karena tidak menindaklanjuti apa yang diucapkan Megawati.
“Ibu Mega ini masih ketua partai apa tidak? Harusnya yang diucapkan ibu Mega direspon kader-kader PDIP di DPR,” tuturnya.
Dalam bagian akhir pernyataannya, Beathor menyerukan agar publik, terutama anak muda dan civitas akademika UGM, “bersikap tegas” terhadap isu ijazah Jokowi. Ia bahkan mengeluarkan seruan ekstrem agar negara “menangkap Jokowi”, sebuah pernyataan yang termasuk kategori tuduhan politik keras dan belum memiliki dasar hukum.
Ia juga menyinggung kegagalan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, yang menurutnya terjadi “karena dilawan rakyat”.
Sumber: moneytalk