.webp)
GELORA.CO - Temuan adanya bandara pribadi yang beroperasi secara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sontak mengejutkan publik.
Kekhawatiran ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan prinsip “Tidak boleh ada Republik di dalam Republik,” mengisyaratkan adanya anomali kedaulatan di lokasi tersebut.
Menanggapi kegaduhan ini, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Haji Teuku Yudhistira, mengaku tidak terlalu kaget. Yudhistira berpendapat bahwa sinyal adanya kebocoran pendapatan negara, termasuk dari sektor tambang, sudah pernah disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat kontestasi Pilpres 2019.
Menurutnya, temuan bandara ilegal ini merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan negara yang harus segera dihentikan.
Yudhistira meyakini, dengan rekam jejak nasionalisme yang kuat, Presiden Prabowo akan bertindak tegas untuk menutup bandara yang berpotensi membahayakan negara ini. Selain itu, IWO menduga adanya indikasi keterlibatan pejabat tinggi negara di lingkungan Eksekutif yang memiliki saham di IMIP.
Oleh karena itu, IWO mendesak Presiden untuk menggunakan perangkat negara yang ada—Kepolisian, Kejaksaan, BIN, BAIS, hingga KPK—untuk mengusut tuntas siapa pejabat yang terlibat dalam “bisnis hitam” ini.
Kekhawatiran Yudhistira bukan hanya pada potensi kebocoran pendapatan negara akibat tidak adanya regulasi dan pengawasan dari aparatur negara, tetapi juga dugaan kuat adanya kejahatan lain yang dilakukan di bandara tersebut.
Ia menduga penyelundupan narkoba dalam jumlah besar dan Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) sangat mungkin terjadi secara masif, mengingat peredaran narkoba di Morowali kini jauh lebih besar.
Temuan ini sejalan dengan pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin usai menyaksikan Latihan Terintegrasi TNI di Morowali (20/11), yang menyebut ada bandara di Indonesia yang sama sekali tidak memiliki perangkat negara, sehingga rawan terhadap kedaulatan ekonomi RI. Sjafrie menegaskan perlunya penegakan regulasi untuk mengatasi celah anomali ini.
Sementara itu, Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap bahwa bandara IMIP yang beroperasi sejak diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 ini adalah bagian dari isu “kebocoran” sektor tambang yang sudah disorot sejak lama.
Menurut Edna, kawasan industri seluas 4.000 hektare itu memiliki bandara tanpa otoritas Indonesia, yang memungkinkan orang dan barang keluar masuk tanpa pengawasan, bahkan aparat keamanan pun sulit masuk.
Edna membenarkan pernyataan Menhan Sjafrie yang mengonfirmasi bahwa di bandara tersebut tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi.
Ia menekankan bahwa pernyataan Menhan ini bukan hal sepele dan mendesak publik untuk mengawal proses setelah Menhan berjanji melapor kepada Presiden Prabowo.
Minimum, harus ada aparatur Bea Cukai dan Imigrasi di sana, serta AirNav untuk menjamin regulasi dan keamanan udara.
Mengingat bandara ini telah beroperasi sejak 2019, publik mendesak adanya kejelasan mengenai siapa yang memberikan izin awal.
Sorotan ini membuka lebar potensi pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara, mengingat PT IMIP sendiri—perusahaan konsorsium antara Bintang Delapan Group Indonesia dan Tsingshan Steel Group Tiongkok—telah dikembangkan secara signifikan sejak era mantan Presiden Jokowi.
Sumber: tanganrakyat