GELORA.CO - Eks Menko Polhukam Mahfud MD, kembali angkat bicara soal proyek kereta cepat atau Whoosh.
Kali ini, Mahfud membicarakan langkah Jokowi yang mengalihkan kerjasama Whoosh dari Jepang ke China.
Mahfud menilai, peralihan kerjasama ke China ini justru memancing kecurigaan publik.
Bahkan, Mahfud mempertanyakan sikap Jokowi saat China menawarkan kerjasama dengan harga tinggi.
Dulu kok tiba-tiba pindah ke Cina? Dulu tidak dipersoalkan, harganya begitu tinggi kok mau saja? Jangan-jangan ini ada main? Kan gitu," ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Mahfud lantas membahas soal studi Deustche Welle, Jerman terkait 142 perjanjian kontrak China dengan 24 negara berkembang.
Studi itu dipublikasikan pada 31 Maret 2021 yang isinya mengungkap bahwa perjanjian kontrak China yang paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak.
"Utang negara peminjam terhadap China itu adalah utang rakyat, sehingga rakyat tidak boleh minta pemberhentian bayar, karena misalnya pemerintahnya dianggap curang," katanya.
Mahfud juga mengatakan bahwa setiap negara yang meminjam ke China harus menyerahkan agunan, jaminan, yang bersifat rahasia dan dokumen-dokumen jaminan itu hanya disimpan oleh China.
Hal inilah yang menjadi pertanyaan Mahfud, apakah ada jaminan dari Indonesia yang diberikan kepada China untuk proyek Whoosh atau tidak.
Terlebih dokumen perjanjian dan penghitungan proyek ini sulit diakses, padahal dokumen ini tidak termasuk rahasia negara.
Mahfud lantas mencontohkan Sri Lanka yang menjadikan pelabuhan sebagai jaminan saat utang ke China.
Kini pelabuhan internasional Sri Lanka resmi menjadi pangkalan China, karena tidak bisa membayar utang.
"Nah, kita tidak tahu, apakah Indonesia memberi jaminan itu," tegas Mahfud.
Melihat hal ini, Mahfud menilai nantinya akan ada yang diambil China dari Indonesia jika tidak bisa membayar utang Whoosh.
Bahkan, China juga bisa menganggap Indonesia melakukan wanprestasi dan dianggap gagal bayar.
Mahfud menilai, hal yang penting dalam penyelidikan dugaan korupsi ini adalah menyelidiki dokumen kesepakatan Indonesia dengan China.
"Menurut saya, dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat," ungkap Mahfud.***
Sumber: ayojakarta