Anies Sentil Pemerintahan Prabowo: Jabatan Kini Berdasar Koneksi, Bukan Kapasitas

Anies Sentil Pemerintahan Prabowo: Jabatan Kini Berdasar Koneksi, Bukan Kapasitas

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO
- Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks calon presiden, Anies Baswedan, melontarkan kritik tajam terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai praktik kekuasaan saat ini semakin menjauh dari semangat integritas dan meritokrasi, dua prinsip yang semestinya menjadi fondasi dalam pengelolaan jabatan publik.

Dalam pidatonya sebagai keynote speaker dalam acara Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025) di Semarang

Di hadapan ratusan peserta yang hadir pada acara tersebut, Anies menyebut banyak jabatan diisi bukan karena kemampuan, melainkan karena faktor kedekatan politik dan hubungan personal.

“Ketika jabatan diberikan karena koneksi, bukan kompetensi, maka publik kehilangan kepercayaan. Birokrasi kehilangan arah, dan yang tersisa hanyalah loyalitas pada kekuasaan, bukan pada pelayanan,” ujar Anies

Ia menilai praktik semacam itu berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia, karena menciptakan kultur yang menyingkirkan orang-orang berintegritas dan kompeten.

Menurut Anies, negara tidak boleh dikelola dengan logika “teman dan musuh”, tetapi dengan ukuran profesionalisme dan tanggung jawab publik.

“Kalau yang duduk di posisi strategis adalah mereka yang hanya pandai berhubungan, bukan bekerja, maka yang menderita adalah rakyat. Kebijakan akan berpihak pada kekuasaan, bukan pada keadilan,” katanya.

Meski tidak menyebut nama secara langsung, seperti dilansir dari Kompas TV, pernyataan Anies dianggap menyinggung kondisi pemerintahan saat ini, di mana sejumlah posisi strategis diisi oleh tokoh-tokoh yang dikenal memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama di tengah perubahan politik pasca-Pemilu 2024.

Ia mengajak publik untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah agar demokrasi tidak kehilangan arah.

“Demokrasi tidak boleh hanya berhenti di pemilu. Setelah itu, rakyat harus terus memastikan kekuasaan bekerja dengan benar,” ujar Anies.

Pidato Anies mendapat sambutan meriah dari peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, dan aktivis.

Mereka menilai kritik tersebut mencerminkan kegelisahan publik terhadap kondisi politik dan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin elitis.

Sementara itu, pihak Istana hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Anies Baswedan.
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita