Poltekkes Banjar Kab Soroti Lonjakan Angka Kematian Ibu: Alarm Serius Layanan Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Banjar, Provinsi Jawa Barat, menghadapi krisis kesehatan yang mengkhawatirkan dengan lonjakan angka kematian ibu yang tercatat lima kasus hingga Agustus 2025—melebihi tiga kasus pada 2024 dan setara dengan 2023. Temuan ini menjadi sorotan tajam dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Banjar, yang menyatakan keprihatinan mendalam atas tren ini sebagai "alarm serius" bagi kualitas layanan kesehatan publik. Sebagai lembaga pendidikan vokasi kesehatan terdepan di wilayah ini, Poltekkes Banjar mendesak peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah tragedi serupa, menekankan bahwa kematian ibu bukan hanya urusan medis, tapi cerminan daya tahan sosial dan efektivitas program kesehatan.

Peluncuran Audit Respons Sosial Maternal dan Perinatal (AMP-SR) pada 24 September 2025 di Aula Toserba Pajajaran menjadi momen krusial untuk mengungkap akar masalah. Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyatakan, “Angka ini menjadi alarm bagi kita semua. Kematian ibu bukan hanya urusan medis, tapi juga cerminan daya tahan sosial dan kualitas layanan publik.” dikutip https://poltekkesbanjarkab.org. Dari lima kasus, dua disebabkan perdarahan (hemorrhage), dua karena penyakit jantung, dan satu akibat preeklampsia berat. Empat kasus terjadi pada periode nifas (pasca-melahirkan), sementara satu saat persalinan. Tren ini mencerminkan kegagalan pencegahan komplikasi postpartum, yang sering kali dipicu kurangnya kunjungan antenatal care (ANC) dan pemantauan pasca-lahir.

Poltekkes Kemenkes Banjar merespons dengan memperkuat program pengabdian masyarakat. Sebagai politeknik vokasi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, Poltekkes tidak hanya mendokumentasikan data, tapi juga mendorong pencegahan proaktif. Direktur Poltekkes Banjar, Dr. Hj. Siti Nurhaliza, M.Kes, menyoroti urgensi surveilans. “Lonjakan lima kasus ini alarm bagi kami. Di Banjar, dengan 98,54 persen Universal Health Coverage (UHC), kami soroti melalui sosialisasi di 15 puskesmas prioritas, ajak ibu hamil lakukan ANC minimal enam kali dan edukasi tanda bahaya nifas seperti perdarahan hebat. Mahasiswa kami dari Jurusan Kebidanan turun lapangan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk dampingi posyandu dan konseling gizi,” jelas Dr. Siti. Poltekkes juga sediakan layanan skrining gratis di kampus, mendeteksi 100 kasus risiko preeklampsia sejak Juli 2025 untuk rujukan ke RSUD.

Upaya pencegahan meliputi pelatihan bidan desa untuk manajemen darurat obstetri dan peningkatan fasilitas ANC di puskesmas. dr. Saifuddin, Kepala Dinas Kesehatan Banjar, menambahkan, “Audit AMP-SR ini bertujuan mengkaji penyebab kematian maternal dan perinatal secara sistematis, menggunakan data untuk intervensi tepat sasaran. Pengkajian ini tidak berhenti di ruang diskusi, tapi berlanjut pada aksi nyata di lapangan.” Acara melibatkan 52 peserta dari rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, dan tim Dinkes, dengan narasumber spesialis obgyn dari RSUD Banjar.

Dampak awal: kesadaran ibu hamil naik 30 persen di kecamatan sasaran sejak September 2025, dengan peningkatan kunjungan ANC 20 persen. Poltekkes rencanakan workshop bulanan untuk 200 bidan desa pada 2026, terintegrasi dengan edukasi gizi. Dengan sorotan Poltekkes Banjar, lonjakan kematian ibu bukan lagi momok, tapi peluang reformasi—untuk Banjar sehat dan ibu selamat.