GELORA.CO - Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal polemik kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia yang belakangan mencuat ke publik.
Muzani menegaskan pentingnya sikap tegas pemerintah terhadap ancaman kepemilikan pribadi atas pulau-pulau strategis yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
"Saya kira itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).
Muzani menegaskan pentingnya pengawasan negara atas aset-aset geografis strategis tersebut terhadap potensi kepemilikan pribadi.
Ia menekankan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus segera mengambil langkah konkret, agar aset negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik atas nama Indonesia ataupun orang yang diatasnamakan oleh kita. Jadi itu tidak boleh terjadi," tutur Muzani.
Ia juga mengingatkan, meskipun saat ini persoalan masih bisa ditangani, potensi polemik kepemilikan pulau bisa terjadi lagi jika pemerintah tidak segera melakukan antisipasi.
"Mumpung situasinya masih bisa ditangani. Nanti kalau terjadi lebih ruwet lagi, negara bisa rugi besar," tegasnya.
Saat disinggung soal penegasan batas wilayah, Muzani menegaskan bahwa secara hukum batas-batas wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar, sudah sangat jelas.
Namun, ia mengingatkan agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menguasai wilayah tersebut dengan dalih legalitas formal.
"Batas-batas wilayah sudah ada termasuk pulau-pulau terluar juga sudah ada. Tapi jangan sampai pulau-pulau terluar itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Lebih lanjut, Muzani menyinggung peran para menteri dalam menyikapi persoalan strategis seperti ini. Ia mengingatkan agar para pembantu Presiden Prabowo Subianto ke depan tidak justru menjadi beban pemerintahan.
"Ya, Mendagri termasuk Agraria harus lebih awas lagi. Jangan sampai justru jadi beban bagi Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan wilayah negara kita," pungkasnya.
Sumber: jawapos