GELORA.CO - Pengamat kebijaka publik Achmad Nur Hidayat menyebut polemik perpindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara harus segera diselesaikan.
Achmad mengatakan salah satunya adalah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.
Menurut Achmad, jika Keppres tak kunjung terbit hingga akhir masa jabatan Jokowi, hal tersebut bisa menyebabkan IKN ditinggalkan para investor.
"Ketidakpaastian ini akan menciptakan kekhawatiran di kalangan investor yang sudah berkomitmen atau berniat menanamkan modal mereka di IKN," kata Achmad seperti dikutip di Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Ia mengatakan bahwa sejumlah investor membutuhkan kepastian hukum dan kepastian eksekusi proyek, terlebih untuk berskala nasional seperti IKN.
"Ketika Keppres IKN tertunda, banyak investor potensial mungkin akan menunda atau bahkan menarik komitmen mereka, mengingat ketidakpastian dalam kepemimpinan berikutnya," katanya.
Menurutnya, pergantian pemerintahan yang membawa arah kebijakan yang berbeda juga bisa memicu kekhawatiran bahwa proyek ini akan terbengkalai atau bahkan dihentikan sama sekali.
Investor internasional, khususnya, sangat sensitif terhadap stabilitas politik dan regulasi.
"Ada kemungkinan mereka memilih untuk mengalihkan modal ke proyek-proyek lain yang lebih aman dan memiliki jaminan keberlanjutan," katanya.
Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur yang tengah berlangsung juga berpotensi tersendat. Jika investor besar mulai ragu, dana untuk menyelesaikan proyek-proyek pendukung seperti jalan tol, kantor pemerintahan, dan fasilitas lainnya mungkin tidak akan tersedia tepat waktu.
"Ini akan semakin memperburuk kondisi proyek IKN, memperpanjang timeline dan meningkatkan biaya, yang pada akhirnya bisa menjadi beban anggaran lebih besar bagi negara," tandasnya.
Sumber: viva