GELORA.CO -Pemerintah sebaiknya tidak perlu memaksakan melakukan kejar tayang mengebut pembangunan di IKN untuk hal-hal yang bersifat seremonial.
Saran itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman menanggapi mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susanto. Mundurnya Bambang diduga karena tingginya target pemerintah berkaitan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.
“Saya melihat dengan progres yang ada hari ini, kalau toh dipaksakan untuk keperluan bersifat seremonial, lebih baik pemerintah melihat substansi yang utama,” ujar Amin lewat keterangan resminya, Kamis (6/6).
Legislator Nasdem itu khawatir, dipaksakannya agenda tersebut dengan sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat akan berdampak kepada diskusi publik yang liar.
Amin berharap Presiden Joko Widodo tetap mengacu kepada realita yang ada di lapangan terkait pembangunan IKN ini.
“Jika dipaksakan bisa saja, cuma semua itu akan menjadi diskusi publik, yang menurut saya tidak perlu. Biar realita itu menjadi ukuran Presiden melihat lapangan itu seperti apa,” ujarnya.
Lebih lanjut anak buah Surya Paloh itu berharap Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan wakilnya Raja Juli Antoni mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Komisi II DPR RI berharap terjadi pergantian kepemimpinan otorita tidak berdampak signifikan terhadap rencana pemerintah untuk mencapai target penyelesaian IKN,” tandas Amin.
Sumber: RMOL