Sehingga menurut Rocky Gerung, PDIP seharusnya mempersoalkan Jokowi, yang masih merupakan kader, sebagai perusak demokrasi, yang juga telah merusak partai berlambang banteng itu.
"Kemarin kita masih seolah-olah menganggap bahwa Jokowi merusak PDIP dan karena itu kita anggap harusnya PDIP mempersoalkan atau mengadili Jokowi sebagai perusak demokrasi," ucapnya.
"Tapi kalau PDIP tidak mau mempersoalkan Jokowi itu artinya PDIP merusak Indonesia, Jokowi merusak PDIP, PDIP merusak Indonesia, kan itu logika politiknya," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (2/4).
Sementara itu pada Mei 2023, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merusak demokrasi dengan terang-terangan ikut cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.
Menurut Najmuddin, sebagai seorang presiden yang merupakan kepala pemerintahan, Jokowi haruslah netral dan memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan damai.
"Keputusan Jokowi untuk melakukan cawe-cawe dalam penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berdampak negatif pada iklim demokrasi. Pak Jokowi nggak usah khawatir terhadap pelaksanaan Pilpres. Kita sudah membentuk lembaga penyelenggara KPU, lembaga pengawas Bawaslu dan peradilan pemilu DKPP yang akan melaksanakan helat demokrasi," kata Najmuddin, Selasa (30/5/2023), dikutip dari Republika.
Najmuddin menduga ada semacam ketakutan Jokowi pada purnatugas Presiden. Menurut dia, bisa saja ketakutan tidak berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis yang ia lakukan selama memerintah, seperti IKN, KCJB, bandara, dan lain-lain.
Sumber: populis