Hal itu disampaikan Vid dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4).
"Saya melakukan exercise yang bisa diverifikasi. Kesimpulannya ada bukti statistik yang kuat dan konsisten hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara (presiden) petahana atau yang didukung petahana," kata Vid.
Vid menjelaskan dalam ilmu ekonomi, dikenal teori political budget cycles atau pola anggaran yang mengikuti siklus politik. Penjelasannya, ada peningkatan pengeluaran keuangan dalam tahun-tahun politik, salah satunya pengeluaran bansos.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), Vid membeberkan terdapat statistik tren penurunan kemiskinan menjelang pemilu. Namun, porsi perlindungan sosial (Perlinsos) dalam total belanja setahun menjelang pemilu selalu meningkat.
Vid membeberkan belanja Perlinsos naik dari 10,04 persen pada 2022 menjadi 14,57 persen pada 2023.
Vid menyebut hubungan kemiskinan, pembagian bansos, dan kemenangan paslon bisa dilihat dalam provinsi dengan masyarakat miskinnya yang banyak.
Dia menyebut di provinsi dengan tingkat kemiskinan 10 persen, pemberian bansos akan meningkatkan margin kemenangan kandidat petahana atau didukung petahana sebesar 6,26 sampai 9,0 persen.
Dengan catatan, kata dia, margin tersebut belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc. Adapun bansos ad hoc 2023 yaitu BLT El Nino, BLT Desa. Sementara bansos ad hoc 2024 meliputi BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Bantuan Pangan Beras.
Tim Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka tidak terima dengan hasil pilpres karena menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Tim Anies dan Ganjar menilai ada intervensi penguasa, terutama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai ada penyalahgunaan wewenang dengan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjelang pemungutan suara.
Sumber: cnn