Menurut Hasto, dukungan PDIP kepada Gibran di Solo berawal dari pengajuan terhadap kinerja Jokowi namun ternyata kemajuan yang dihasilkan mengakibatkan utang negara yang bengkak.
"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang", Sabtu (30/3).
Hasto melanjutkan, "Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar, utang kita, utang pemerintah, itu hampir mencapai 196 miliar USD, ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar USD. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius."
"Nah di tengah-tengah persoalan ini, nepotisme ini justru semakin menguat. Kita lihat, nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDIP Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.
"Kenapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden, dari hulu ke hilir, karena kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan, kita ketika mencalonkan Pak Jokowi berapa banyak anak ranting, ranting, yang semuanya ikut bergotong-royong, yang saya sebut Mas Prananda saja, ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur bergotong-royong Rp 6,2 miliar," kata Hasto.
"Seluruh kepala daerah kita, anak ranting, ranting, Pak Jokowi tahu persis the power of PDIP baik dalam pengertian ideologi, pengertian organisasi, militansi, dan kemudian termasuk sipirnya meskipun PDI ini partai rakyat, kita konfigurasi rakyat Indonesia, pendidikan yang terjadi di mana mayoritas masih sampai ke bawah, itu juga terjadi di PDI Perjuangan," ujar Hasto.
Sumber: kumparan