Pasalnya hak angket, kata Rocky Gerung, bisa memberikan waktu bagi Prabowo Subianto untuk menyusun dan menentukan orang-orang dalam kabinet pemerintahan yang akan dipimpinnya bersama Gibran Rakabuming Raka.
"Juga menguntungkan bagi Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo punya waktu untuk menyusun kabinet, kalau enggak ada hak angket kan banyak orang yang menepung Gerindra tuh," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (5/3).
"Bagus juga tuh ada semacam kelowongan waktu bagi Prabowo untuk berefleksi, si ini boleh enggak masuk, si ini enggak, karena banyak orang yang saya duga itu berupaya masuk pada Pak Prabowo bukan melalui proposal koalisi, tapi ada yang mau main belakang sendiri kan mau pakai jalur khusus jalur cepat supaya bisa langsung ucapkan nama pada Prabowo," imbuhnya.
Sementara diketahui, berdasarkan jejak pendapat Litbang Kompas terbaru, sebesar 62,2 persen responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres)," demikian ditulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Kompas.
Berdasarkan survei, menurut Yohan, sikap setuju hak angket tidak hanya ditunjukkan responden yang mengetahui dan mengikuti isu tersebut, namun juga mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket.
Sedangkan responden yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen, dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan 4,8 persen dalam jejak pendapat Litbang Kompas yang digelar pada 26-28 Februari 2024 itu.
Sumber: populis