Seperti diketahui biaya pembangunan IKN ini bersumber dari APBN, swasta dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
Nyatanya dana pembangunan IKN yang sudah menggunakan APBN jumlahnya cukup banyak.
Bahkan dana pembangunan IKN yang berasal dari APBN ditargetkan sebesar Rp 90,4 triliun atau sekitar 20% dari total kebutuhan.
Hingga tahun 2024 saja, total penggunaan APBN untuk pembangunan IKN akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengaku mulai cemas dengan pembangunan IKN ini.
Said pun meminta pemerintah memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta dalam pembangunan IKN.
“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama," katanya dikutip Minggu 24 Maret 2024.
"Kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama," tambah dia.
Sebagai informasi, total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun.
Dana pembangunan IKN itu berasal dari APBN Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta Rp123,2 triliun, dan KPBU Rp252,5 triliun.
Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan tahap 1 IKN selesai pada tahun 2024.
Dengan kata lain Pemerintah menargetkan pad 17 Agustus 2024, upacara HUT RI bisa dilakukan di IKN. ***
Sumber: ayobandung