GELORA.CO - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat memberi sambutan dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.
Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Selain itu, Airlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.
Karena itu, Airlangga berharap partainya mendapat kursi lebih banyak jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga.
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis."
Muncul pro kontra terkait pernyataan Airlangga tersebut.
Organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pun pasang badan membela sang ketua umum.
Ketua Dewan Pakar DPP Ormas MKGR, Azwir Dainy Tara menyebut Golkar layak meminta jatah 5 kursi menteri karena telah bekerja keras di Pilpres 2024 lalu.
"Karena kita yang kerja keras. Jangan kita kerja keras, yang dapat tempat orang lain. Kan tidak adil," ujar Azwir, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024).
Azwir menilai Golkar memang seharusnya mendapat jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai lainnya.
Sebab, menurutnya, kekuasaan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.
"Karena kita berpolitik merebut kekuasaan. Kekuasaan tujuannya adalah bisa menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.
Demokrat: Baiknya Menahan Diri
Terkait pemintaan jatah 5 menteri yang diajukan Partai Golkar, Demokrat memberikan respons santai.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengingatkan partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran untuk bersabar menunggu perhitungan suara oleh KPU rampung dilakukan.
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," ujar Kamhar, Minggu (17/3/2024).
Menurutnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang mengisi kursi kabinet.
Sebab, komposisi kabinet disebutnya adalah hak prerogatif presiden.
"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.
"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.
Kendati demikian, Kamhar tak menyalahkan Airlangga atas pernyataan tersebut.
Ia menganggap pernyataan Airlangga itu adalah sebuah aspirasi yang patut dihargai.
"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal lima kursi menteri di kabinet," tukasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil menyebut partainya hingga kini masih fokus menunggu perhitungan suara oleh KPU.
Ia menilai jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl saat dihubungi, Minggu
Sumber: Tribunnews