GELORA.CO -Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden dan para menteri boleh berkampanye dan berpihak menuai perhatian publik. Merespons itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun pernyataan tersebut dinilai kontradiktif.
Komarudin khawatir, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan prinsip jujur dan adil. "Presiden sekarang menunjukkan keberpihakan jelas kepada partai politik, itu menandakan Pemilu 2024 tidak mungkin pemilu yang jurdil," kata Komarudin kepada wartawan, Kamis (25/1).
Komarudin mengingatkan, Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan ke publik untuk selalu menjaga netralitas. Ia mengungkapkan, baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, presiden presiden mengumpulkan KPU, Bawaslu, Pj Bupati, Pj Gubernur, petinggi TNI-Polri untuk mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024.
"Kan itu pasti masih tersimpan rapi di file kan, tinggal buka google itu," cetus Komarudin.
Ia menegaskan, secara Undang-Undang memeng tidak melanggar aturan. Tetapi secara etika bernegara dinilai tidak etis kepala negara berpihak pada pesta demokrasi.
"Kan anaknya dicalonkan jadi Wapres. Jadi kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu yang harus dihindari," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024. Namun, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," sambungnya.
Kepala negara menekankan, presiden dan menteri selain pejabat publik juga merupakan seorang politikus. Oleh karena itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," pungkasnya.
Sumber: jawapos