Hal ini terkait pertanyaan Anies soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 340 ribu hektare saat debat capres, Minggu (7/1).
“Justru Prabowo yang menghasut dengan secara personal menunjukkan sikap merendahkan pada Anies Baswedan, dengan menggunakan istilah ‘omon-omon’, memanggil dengan ‘profesor’ berulang-ulang, ini jelas tindakan yang tidak pantas pada sesama capres dalam sebuah forum terhormat seperti debat,” ujar Surya Tjandra, Selasa (9/1).
Surya menjelaskan Anies hanya mengulangi pertanyaan Presiden Jokowi kepada Prabowo saat debat Pilpres 2019. Menurut Surya, konteksnya saat itu adalah Prabowo mengkritik Jokowi yang "bangga" dengan pembagian lahan bagi rakyat melalui program reformasi agraria. Jokowi merespons dengan data kepemilikan lahan Prabowo tersebut.
“Data kepemilikan lahan Prabowo seluas 340 ribu ha juga sudah dikuatkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pak Prabowo bahkan sempat menjanjikan untuk mengembalikan tanahnya kepada rakyat, yang sampai sekarang belum dilaksanakannya,” terang Surya yang pernah menjabat Wamen ATR/BPN ini.
Dia pun meminta Prabowo untuk tidak perlu terus berpura-pura gemoy dan tidak berdaya. “Uang dan aset Bapak sangat banyak, terlalu banyak bahkan untuk ukuran rakyat kita kebanyakan. Seperti Bapak sampaikan sendiri, bukankah itu yang jadi salah satu alasan Bapak dan teman-teman ingin berkuasa?” ucap Surya Tjandra.
Selain itu, Surya juga prihatin dengan dirusaknya Mahkamah Konstitusi dan tatanan hukum lain sekadar untuk memenuhi syahwat kekuasaan. Dia juga khawatir kalau pemerintah Indonesia sudah dikuasai pemburu rente, penguasa yang juga pengusaha, dengan rakus menggerogoti uang rakyat tanpa pertanggungjawaban layak.
“Ini saya kira yang menggugah kegeraman publik untuk situasi saat ini. Rakyat ingin perubahan sesungguhnya bisa terwujud,” papar Surya.
Menurutnya, Anies hanya menyuarakan itu di dalam forum terhormat seperti debat capres kemarin. Surya juga menyayangkan pernyataan Jokowi yang terkesan membela Prabowo.
"Mungkin tidak masalah kalau beliau merasa harus mendukung anaknya, tetapi jangan sampai mengganggu proses demokrasi kita karena kepentingan pribadi seperti itu,” tegas Surya Tjandra.
Dia pun meminta semua pihak jujur dalam pikiran, untuk bisa tetap jujur di dalam tindakan. “Terlebih bagi seorang Presiden, pelaksana amanah rakyat tertinggi di negeri ini. Saya percaya Pak Jokowi, kalau masih seperti yang kami kenal dulu, masih punya hati mendengar masukan ini,” pungkasnya.
Sumber: kumparan