Aliansi Pecah, Dukungan Barat Terhadap Israel Mengendur

Aliansi Pecah, Dukungan Barat Terhadap Israel Mengendur

Gelora News
facebook twitter whatsapp



GELORA.CO - Ketika serangan Israel terhadap Hamas di Gaza tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, kritik terhadap tindakan tersebut semakin meningkat terutama dari sekutu tradisional Israel di Barat. Perpecahan mulai muncul di tubuh aliansi AS-Israel.

Selama akhir pekan, Menteri Luar Negeri Jerman, Perancis dan Inggris menyerukan peningkatan upaya untuk mencapai gencatan senjata. Pernyataan mereka tercermin dalam peringatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu bahwa Israel mengasingkan sekutu terdekatnya atas pelaksanaan operasinya di Gaza.

Hal yang sama pentingnya, dan mencerminkan kekhawatiran Barat yang lebih luas terhadap respons Israel terhadap serangan teroris Hamas pada 7 Oktober, kini terdapat perbedaan pendapat yang jelas antara AS dan Israel mengenai strategi pascaperang, terutama mengenai masa depan solusi dua negara.

Menurunnya dukungan terhadap Israel juga ditunjukkan oleh pemungutan suara baru-baru ini di Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Gaza. Keputusan tidak mengikat ini diambil dengan 153 suara, 23 suara abstain, dan 10 suara menolak. Dari negara-negara Barat, hanya AS, Austria, dan Ceko yang menentang resolusi tersebut. Di antara sekutu-sekutu utama lainnya, Inggris dan Jerman abstain, sementara Perancis dan Kanada memberikan suara mendukung, begitu pula Jepang dan Australia. 

Mengapa Dukungan Barat terhadap Israel Menurun?


Stefan Wolff, Profesor Keamanan Internasional di Universitas Birmingham mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa negara-negara yang secara tradisional dan selama ini, seringkali tanpa syarat, mendukung Israel kini sangat vokal dan terbuka dalam menyampaikan kritik mereka.

Yang pertama adalah penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penduduk sipil di Gaza. “Terlebih lagi, terdapat konsensus luas, seperti terlihat dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, bahwa pemerintah Israel tampaknya melanggar norma-norma dasar hukum humaniter internasional, khususnya mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata,” katanya mengutip Channel News Asia (CNA).

Menurut data Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 20.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 52.000 lainnya terluka di Gaza dalam lebih dari dua bulan peperangan. Militan Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel, menurut penghitungan Israel.

Tiga sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas – yang diduga telah melarikan diri atau ditinggalkan – secara keliru ditembak dan dibunuh oleh pasukan Israel pada 15 Desember meskipun mereka bertelanjang dada dan melambaikan kain putih, sehingga memicu kemarahan atas perilaku tentara Yahudi itu.

“Luasnya liputan kampanye Israel di Gaza di media global membuat kita tidak mungkin menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Hal ini juga memungkinkan kelompok advokasi dan masyarakat menjadi lebih terlibat dan menuntut tindakan dari politisi yang mewakili mereka. Hal ini, pada gilirannya, memberikan insentif yang kuat kepada para politisi untuk bertindak,” kata Wolff yang juga Kepala Departemen Ilmu Politik dan Kajian Internasional Universitas Birmingham.

Posisi Sulit Bagi Biden di Pilpres 2024


Dengan makin dekatnya pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2024, tindakan Israel ini menciptakan posisi sulit bagi Presiden Joe Biden. Hal ini sebagian menjelaskan mengapa Biden dan para penasihat terdekatnya, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menyampaikan kritik mereka terhadap pemerintah Israel sambil tetap mendukungnya di PBB.

Sebelumnya AS memveto resolusi yang mengikat Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera pada 8 Desember, setelah abstain pada pemungutan suara sebelumnya pada 15 November yang menyerukan “jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang serta koridor di seluruh Jalur Gaza” serta “pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat”.

Pertemuan Dewan Keamanan berikutnya awalnya dijadwalkan pada 18 Desember namun kemudian ditunda untuk memberikan anggota dewan lebih banyak waktu untuk membahas rancangan resolusi. Diskusi-diskusi tersebut sejauh ini tidak membuahkan hasil, begitu pula negosiasi terpisah yang ditengahi oleh Qatar dan Amerika Serikat di Mesir untuk membuat Hamas dan Israel menyetujui gencatan senjata baru dan pembebasan sandera.

Menurut Stefan Wolff, kesulitan yang dihadapi para pendukung Israel ada dua. Di satu sisi, ada konsensus di luar Barat bahwa Hamas, yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Israel pada bulan Oktober yang memicu pembalasan tidak proporsional dari pemerintah Israel, adalah bagian dari masalah dan bukan solusi.

Sebenarnya, dukungan terhadap Hamas di kalangan warga Palestina masih rendah sebelum terjadinya kekerasan saat ini. Namun, cara pemerintah Israel menanggapi kekerasan yang dilakukan Hamas malahl meningkatkan dukungan terhadap organisasi tersebut dan, yang lebih penting lagi, terhadap apa yang diperjuangkannya.

“Hal ini akan membuat solusi berkelanjutan terhadap konflik Israel-Palestina menjadi semakin sulit, dan di sisi lain, hal ini semakin diperumit oleh fakta bahwa tidak ada lagi konsensus antara Israel dan sekutu-sekutunya mengenai seperti apa solusi tersebut,” tambah Wolff.

Tidak ada Konsensus Solusi Konflik


Wolff juga menambahkan, ketika pemerintah Israel saat ini sudah tidak lagi berpura-pura menerima solusi dua negara dan Amerika Serikat masih berkomitmen kuat terhadap hal tersebut, titik temu di antara mereka semakin menjauh.

Demikian pula, tidak ada kesepakatan mengenai solusi sementara jangka pendek atau menengah. Pemerintah Israel tampaknya mendukung, antara lain, pendudukan kembali sebagian Gaza sementara Amerika Serikat dan sekutunya, serta sebagian besar negara di kawasan, tampaknya cenderung memberikan kesempatan kepada Otoritas Palestina, yang saat ini memerintah Tepi Barat, untuk mengambil alih pemerintahan Gaza. Ini serupa dengan situasi sebelum tahun 2006.

Hal ini juga bukan merupakan jalan yang mudah, terutama dalam menghadapi perlawanan dari pemerintah Israel, namun hal ini akan memberikan peluang bagi perombakan yang lebih mendasar terhadap struktur pemerintahan Palestina dan berpotensi membuka jalan menuju solusi dua negara yang lebih stabil.

Namun, sebuah front persatuan internasional masih jauh dari pasti bahkan dengan konsensus minimal sekalipun. Perincian mengenai solusi dua negara dalam praktiknya tidak hanya bersifat samar-samar dan terbuka untuk ditafsirkan, namun ada beberapa pihak yang dapat merusak solusi tersebut, termasuk Iran dan Rusia yang sama-sama mendapat manfaat lebih dari berlanjutnya kekerasan dibandingkan perdamaian berkelanjutan.

Bahkan jika dampak buruk ini bisa diatasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah lama menentang solusi dua negara. Dan piagam pendirian Hamas tahun 1988 dengan jelas menguraikan bahwa tidak ada tempat bagi dua negara Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai.

Pada akhirnya, kekerasan yang terjadi saat ini akan berhenti, setidaknya dalam skala yang sekarang. Sampai saat itu tiba, kemungkinan besar akan ada lebih banyak warga sipil tak berdosa yang akan tewas, dan penderitaan mereka akan terus berlanjut hingga senjata tidak lagi bersuara atau setidaknya menjadi lebih senyap. Pada akhirnya, hal ini merupakan kegagalan kolektif dalam kepemimpinan, terutama di kawasan itu sendiri.

Sumber: inilah