GELORA.CO - Malaysia melayangkan protes kepada China atas peta standar Tiongkok edisi tahun 2023 yang dilansir oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada Senin (28/8/2023).
Dalam peta itu, China mencaplok kawasan laut yang berada di perairan Pulau Kalimantan yang secara internasional diakui sebagai milik Malaysia.
Malaysia sendiri secara keras melayangkan protes dan menolak tegas klaim sepihak China atas wilayah maritimnya.
“Peta tersebut tidak memiliki dampak mengikat terhadap Malaysia,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia
“Malaysia konsisten dalam posisinya menolak klaim kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi pihak asing mana pun atas fitur maritim atau wilayah maritim
Malaysia berdasarkan Peta 1979,” kata pernyataan itu, mengacu pada peta Malaysia yang menunjukkan wilayah perairan dan landas kontinen.
Penolakan dan protes serupa juga datang dari Taiwan.
“Taiwan dan China adalah dua negara yang berbeda. Masing-masing negara berdaulat dan mandiri. Perlu kami tegaskan, Taiwantidak berafiliasi dengan China," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan kepada Nikkei Asia.
“Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan. Ini adalah fakta dan status quo yang secara umum diakui oleh komunitas internasional,” kata kementerian tersebut.
“Tidak peduli bagaimana pemerintah Tiongkok mendistorsi klaimnya atas kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami.”
India Ikut Meradang
India juga mengajukan protes menjelang KTT G20 minggu depan di New Delhi, yang diperkirakan akan dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Dalam peta terbaru China itu, Tiongklok mengklaim negara bagian Arunachal Pradesh di India dan dataran tinggi Aksai Chin sebagai wilayah Tiongkok.
“Kami menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Arindam Bagchi dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
“Langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan.” tambahnya.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Rabu meminta pihak-pihak terkait untuk tetap objektif.
"Ini adalah praktik rutin dalam pelaksanaan kedaulatan Tiongkok sesuai dengan hukum,” kata juru bicara Wang Wenbin.
“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat tetap obyektif dan tenang, serta menahan diri untuk tidak menafsirkan masalah ini secara berlebihan.” tambahnya.
Sumber: tribunnews