Agum Gumelar: Saya Haji, Saya Tidak Rela Disebut Radikal Ketika Saya Fanatik Menjalankan Agama Saya!
logo

23 Juni 2022

Agum Gumelar: Saya Haji, Saya Tidak Rela Disebut Radikal Ketika Saya Fanatik Menjalankan Agama Saya!

Agum Gumelar: Saya Haji, Saya Tidak Rela Disebut Radikal Ketika Saya Fanatik Menjalankan Agama Saya!


GELORA.CO - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni (DPP IKAL) Lemhannas Jenderal TNI Purnawirawan (Purn) Agum Gumelar mengungkap bahwa saat ini masih terdapat kelompok yang ingin merubah dasar dan falsafah negara Pancasila dengan Khilafah.

Hal ini disampaikan Agum dalam acara silaturahim DPP IKAL-Lemhannas dengan Forum Pemimpin Redaksi atau Jurnalis senior, yang bertajuk “Menyikapi Bahaya Terorisme Memasuki Tahun Politik" di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

"Sekarang ini ada yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila dengan yang tidak menyetujui negara demokrasi NKRI ingin merubah menjadi negara Khilafah," kata Agum.

Sebagai langkah kewaspadaan, Agum meminta agar masyarakat diberi pemahaman yang lebih mudah dicerna terkait apa arti sebenarnya dari kata radikal. Sebab ia tidak ingin ada kesalahpahaman antara penyelenggara negara dan media dengan masyarakat.

Agum menginginkan adanya satu persepsi yang bisa disepakati bersama, bahwa radikal adalah segala perbuatan yang memiliki tujuan ingin menggantikan Pancasila. Sehingga Agum tidak ingin ada pelabelan kata radikal dengan agama tertentu.

"Radikalisme itu adalah satu sikap laku, sikap tindak yang ingin mengganti Pancasila. Jadi tolong jangan mengidentikan radikalisme dengan islam," tuturnya.

Menurutnya, selama ini kelompok agama islam sering dikait-kaitkan sebagai kelompok  yang melakukan tindakan radikalisme. Padahal tindakan radikalisme itu tidak dapat dilihat dari latar belakang agama saja, tidak semua orang yang beragama islam pasti akan berlaku radikal.

"Saya islam, saya haji, saya tidak rela disebut radikal ketika saya fanatik menjalankan agama saya. Karena tidak ada di benak saya, di dada saya keinginan untuk mengganti NKRI atau Pancasila," terangnya.

Sumber: populis