GELORA.CO -Isu penolakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas nama-nama yang diusulkan untuk menjadi penjabat (Pj) Walikota Tebingtinggi dan Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) tidak membuat Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pusing.
Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya penentuan sosok yang akan menjabat Pj tersebut kepada pemerintah pusat.
“Itu wewenangnya pusat, siapapun yang ditunjuk oleh pusat yang penting berjalannya pemerintahan di daerah,” katanya saat ditemui usai mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Lapangan Benteng, Medan, Jumat (20/5).
Edy menyebutkan, pihaknya hanya sebatas mengusulkan nama. Dengan harapan nama tersebut dapat dipilih oleh pihak Kemendagri. Soal waktu penentuan nama calon Pj, ia berharap secepatnya sudah ditunjuk.
“Hari ini keluar, besok saya lantik. Karena pemerintah daerah tidak boleh terhenti karena masa jabatan yang habis,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.
Soal isu perubahan dari nama-nama calon Pj, kembali Edy menegaskan hal tersebut ia sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah pusat.
“Saya tidak tahu berubah atau tidak, karena Kementerian Dalam Negeri meminta calon dari gubernur, habis itu pemerintah yang menentukan, silakan. Siapapun dia yang penting pegang aturan,” ungkapnya.
Nama-nama calon Pj Walikota Tebingtinggi dan Pj Bupati Tapanuli Tengah disebut ditolak oleh pihak Kemendagri. Penolakan ini disebabkan track record dari beberapa nama yang diajukan kerap terkait dengan persoalan hukum.
Tiga nama yang diusulkan oleh Pemprov Sumut untuk calon Pj Walikota Tebingtinggi adalah Baharuddin Siagian (Kadis Tenaga Kerja Sumatera Utara), Abdul Haris Lubis (Kepala BPBD Sumut), dan Aprillia H Siregar (Kepala Biro Organisasi Setda Sumut).
Sedangkan 3 nama yang diusulkan untuk calon Pj Bupati Tapanuli Tengah yakni Afifi Lubis (Sekretaris DPRD Sumut dan Pj Sekda Sumut), Asren Nasution (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut), dan Kaiman Turnip (Staf Ahli Gubernur dan juga Pj Kadiskominfo Sumut).
Sumber: RMOL